Skip to content

Meninjau Aspek Psikis dalam UU PKDRT

November 21, 2009

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT membuka celah hukum sangat luas dengan memasukkan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi) ke dalam definisi kekerasan. Pelaku dapat dikenai pidana berlapis untuk semua jenis kekerasan itu.

Namun, pelaksanaannya tidak semudah yang diperkirakan, terutama menyangkut kekerasan psikis. Sebagian aparat penegak hukum mengabaikan unsur kekerasan psikis karena menganggap subjektif, aparat lain menganggap sulit dibuktikan, bahkan ada kecenderungan pelaku menuntut korban dengan pasal kekerasan psikis. Hal ini menggerakkan saya melihat kembali pendefinisian kekerasan psikis dalam UU PKDRT. Tampaknya masih ada beberapa kelemahan yang membutuhkan perbaikan terkait dengan aspek psikis.

Pertama, bentuk kekerasan psikis belum didefinisikan jelas. Dalam Pasal 7 disebutkan, ”Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” Yang tercantum di pasal ini bukanlah bentuk kekerasan psikisnya, melainkan dampak psikis dari kekerasan.

Kedua, Pasal 7, seperti disebut di atas, menyebut beberapa dampak psikis. Dalam praktiknya, dampak psikis berbeda-beda pada setiap korban. Sebagian korban memang mengalami dampak seperti disebut Pasal 7, tetapi ada yang menampilkan dampak bertolak belakang, seperti penuh amarah dan kebencian, meledak-ledak atau rasa malu berlebihan sehingga enggan ke luar rumah meski sudah tidak tinggal bersama pelaku.

Kita juga cenderung menganggap dampak psikis hanya tampil dalam wujud gangguan psikis, padahal dampak dapat muncul dalam bentuk penyakit fisik psikosomatis atau somatoform. Psikosomatis adalah penyakit fisik dengan keluhan fisik disertai gejala fisik nyata, tetapi penyebabnya tekanan psikologis (stres). Sedangkan somatoform adalah keluhan fisik tidak disertai gejala fisik nyata dan keluhan juga tidak dapat dijelaskan secara neurologis.

Ketiga, dampak psikis tidak hanya ditimbulkan oleh kekerasan psikis. Jenis kekerasan lain juga dapat menimbulkan dampak psikis. Terus-menerus dipukuli tentu menjadi teror psikologis bagi korban. Apalagi pelaku umumnya juga memaki, mengancam, dan melecehkan saat melakukan kekerasan fisik ataupun seksual. Dalam pasal mengenai kekerasan seksual memang dituliskan gangguan daya pikir atau kejiwaan yang mungkin dialami korban.Namun kembali lagi kepada persoalan dampak psikis, gangguan kejiwaan ini perlu operasionalisasi yang lebih jelas.  

Keempat, ketentuan pidana kekerasan psikis hukumannya tergolong paling ringan. Dalam UU PKDRT Pasal 45 dinyatakan, kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan kegiatan sehari-hari dihukum 4 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 3 juta. Denda ini lebih rendah Rp 2 juta dibandingkan kekerasan fisik ringan.

Dalam Pasal 45 Ayat 1 hukuman terberat untuk kekerasan psikis hanya 3 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp 9 juta, sementara hukuman untuk kekerasan fisik dan seksual dalam kategori paling parah masing-masing 15 tahun dan 20 tahun.

Tidak lebih ringan

Dampak psikis tidak lebih ringan dari luka fisik yang tidak dapat disembuhkan sekalipun. Dampak psikis dapat saja parah dan berlangsung lama, dapat parah tetapi tidak berlangsung lama, dapat pula tidak muncul dalam bentuk gangguan jiwa yang kentara tetapi tetap dirasakan korban sampai batas waktu tidak dapat dipastikan.

Pelaku yang menyebabkan korban depresi ringan (dysthymic) sehingga tidak terlalu kentara hanya dapat dihukum empat bulan penjara. Padahal, meski gangguan dysthymic tidak menghambat fungsi sehari-hari dalam jangka pendek, dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan depresi berat yang superimposed pada gangguan dysthymic. Di samping itu korban dengan gangguan depresi berat lebih mungkin lebih cepat sembuh dibandingkan korban dengan gangguan dysthymic.

Perlu diperhatikan pula kemungkinan korban mengalami respons tertunda. Korban yang mengalami hal ini tentu tidak dapat memproses kasusnya secara hukum meski gangguan tertunda itu tergolong berat. Tidak akan ada yang memercayainya gangguan itu merupakan respons tertunda KDRT yang dialami beberapa waktu lalu.

Melihat beberapa persoalan di atas, saya ada beberapa usulan. Pertama, perlu pembedaan bentuk dan dampak kekerasan psikis serta operasionalisasi yang jelas untuk kedua hal itu. Mengenai dampak psikis, saya menyarankan frase ”dampak psikis sebagaimana tergali dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap korban.”

Kedua, menurut saya, frase tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalani pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari perlu dihapuskan. Perlu dipikirkan kembali tingkat keparahan kekerasan psikis bilamana diperlukan.

Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda perlu diperberat mengingat dampaknya tidak lebih ringan dari kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi.

Usulan yang lebih baik mungkin dapat ditawarkan rekan-rekan lain, khususnya yang selama ini bekerja bersama memberikan pendampingan bagi korban. Oleh sebab itu, saya mengajak rekan-rekan turut meninjau kembali perihal kekerasan psikis ini. Mari berjuang bersama demi terciptanya keadilan hukum bagi perempuan.

9 Comments leave one →
  1. November 23, 2009 1:45 pm

    Salam Takzim
    Mohon izin memberi Award kepada Sahabat jika berkenan dijemput ya
    Salam Takzim Batavusqu

    • esterlianawati permalink*
      November 25, 2009 12:43 pm

      duh jd tersanjung…makasih bnyk ya, pak🙂

  2. November 27, 2009 1:50 am

    Salam Takzim
    Setelah mendengar butiran-butiran hikmah Idul Adha di masjid dan di tanah lapang, mari kita aplikasikan hikmah semangat berqurban kepada sesama dan kerja keras sekeras ibunda Hajar dalam mendapatkan setetes air cinta untuk Nabi Allah Ismail.
    Salam Takzim Batavusqu

    • esterlianawati permalink*
      November 27, 2009 6:01 am

      Selamat Idul Adha, teman-teman🙂

  3. lela andromeda permalink
    February 4, 2010 8:07 am

    salam kenal mb..
    aku tau kamu pas beli bukumu “Tiada Keadilan tanpa Kepeduliann KDRT Perspektif Psikologi Feminis” soalnya aku gi penelitian ttg kekerasan psikis yang dialami perempuan dibuktikan dengan visum et repertum psikiatrikum…oh ya aku mahasiswa fakultas hukum ugm..
    lagi bingung untuk cari referensi buku..moon bantuannya dong mb..blum dapat referensinya nih…

    • esterlianawati permalink*
      February 4, 2010 10:18 am

      Hai Lela, salam knl jg.

      Mksh ya dah beli buku aku. Skalian ralat ya, ada kesalahan di bagian header nya ditulis Konflik Dalam Rumah Tangga, harusnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Krn KDRT itu sendiri mmg bukan konflik rumah tangga biasa. Justru msh adanya aparat yg menganggapnya sebagai konflik biasa, jd mrk cenderung mendamaikan pelaku dan korban, atau menyepelekan kasus ini.. Maaf ya utk kesalahan ini.

      Mengenai referensinya, km bs baca bbrp jurnal en buku ini:

      Arrigo, Bruce A. (2003). Psychology and the law: The critical agenda for citizen justice and radical social change. Justice Quarterly, 20 (2), 399-444.
      Barsky, Allan E., & Jonathan W. Gould. (2002). Clinicians in court: A guide to subpoenas, depositions, testyfing, and everything else you need to know. New York: The Guilford Press
      Bartol, Curt R., & Anne M. Bartol. (1987). History of forensic psychology. In Irving B. Weiner & Allen K. Hess (Eds), Handbook of forensic psychology. New York: John Wiley.
      Bartol, Curt R., & Anne M. Bartol. (2006). Current perspectives in forensic psychology and criminal justice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
      Blackburn, Ronald. (1996). What is forensic psychology? Legal and Criminological Psychology, 1, 3–16.
      Canter, David V., & Rita Žukauskienė. (2008). Psychology and law: Bridging the gap. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company.
      Kapardis, Andreas. (2003). Psychology and law: A critical introduction (2nd edition). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

      Beberapa referensi di atas bisa km cari di google kok🙂

      Oya kl km ada waktu, bs dtg ke acara bedah buku ku nanti. Kebetulan akan ada pakar psikologi hukum nya. Nanti kl sudah ada undangannya, aku kirim ke emailmu ya.

      Good luck, Lela🙂

  4. gwen permalink
    April 19, 2010 4:11 pm

    saya perlu bkonsultasi mengenai kdrt.siapa yg bisa saya hubungi?sy bdomisili di jkt pusat.terimakasih sblmnya.

    • Ester Lianawati permalink*
      April 20, 2010 1:55 pm

      Mbak bs lgsg hub sy. Kita bs kontak dl via email. Email sy di esterlianawati@yahoo.com. Atau bisa jg lgsg hub ke hotline Yayasan Pulih di 021-9828-6398. Mbak bs cerita langsung di nomor hotline itu atau bila perlu, nanti diaturkan jadwal pertemuan dgn saya atau teman2 lain. Salam, Ester.

  5. August 9, 2012 9:27 am

    UU KDRT masih lemah….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: