Skip to content

Reduksi Seksualitas dan Poligami dalam UU Perkawinan

July 31, 2008

Belum lama ini sebuah film berjudul Ayat-ayat Cinta menjadi bahan perbincangan banyak orang karena persoalan poligami yang ditampilkannya. Isu poligami adalah isu yang sensitif yang hingga kini masih saja mengundang pro dan kontra. Film Ayat-ayat Cinta itu sendiri banyak dikritik sebagai film pendukung poligami. Dalam pandangan saya sendiri sebenarnya tidak demikian. Bukan berarti saya mendukung poligami. Yang saya maksudkan hanyalah film itu jika dimaksudkan untuk mendukung poligami sekalipun, sangat tidak konsisten dalam menampilkan dukungannya. Sayangnya, film ini sepertinya memang mengundang peluang untuk diinterpretasikan mendukung poligami. Dan selanjutnya sebagaimana kebiasaan latah yang belum sembuh di negeri ini, bermunculan sinetron-sinetron yang seolah melegitimasi poligami.

Memperdebatkan film Ayat-ayat Cinta dan sinetron-sinetron itu sebagai mendukung poligami atau tidak, membawa saya untuk melihat UU Perkawinan yang berlaku di negeri ini. Secara pribadi, saya tidak mendukung poligami dengan alasan apapun. Oleh sebab itu, saya sangat menyayangkan bahwa hukum yang berlaku di negeri ini justru melegitimasi poligami. Hal ini bisa kita lihat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang masih berlaku hingga saat ini.  Gawatnya, jika kita menikah di Negara ini, maka secara hukum kita terikat pada UU ini yang khususnya dalam pasal 3, 4, dan 5 secara jelas menyatakan dukungannya terhadap poligami. (Masih banyak pasal-pasal aneh bin ajaib dalam UU Perkawinan kita yang sangat tidak berperspektif perempuan. Namun pada bagian ini hanya akan dibahas tiga pasal yang terkait dengan reduksi seksualitas dan poligami).

Dalam pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa suatu perkawinan sebenarnya berasaskan monogami, yaitu satu suami untuk satu isteri dan demikian sebaliknya. Namun dalam ayatnya yang kedua, tampak bahwa asas monogami ini sesungguhnya adalah monogami terbuka yang membuka peluang bagi seorang  suami untuk beristeri lebih dari satu.  Dalam ayat ini dinyatakan bahwa pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu. Jadi ada ambivalensi dan inkonsistensi hukum bahkan dalam satu pasal yang sama. Inkonsistensi ini menunjukkan keberpihakan hukum kepada laki-laki. Karena hanya laki-laki yang diberikan izin untuk beristeri lebih dari satu sementara kepada perempuan tidak dituliskan mengenai bersuami lebih dari satu. (Sampai-sampai kita selalu melekatkan poligami itu dengan perkawinan seorang pria dengan lebih sari satu perempuan. Padahal poligami itu menjelaskan perkawinan seseorang dengan banyak orang, tanpa menyangkut jenis kelamin. Perkawinan suami dengan lebih dari satu istri itu disebut dengan poligini, sedangkan perkawinan istri dengan lebih dari satu suami itu disebut dengan poliandri).

Berikutnya dalam pasal 4 ayat 2, ‘keberpihakan’ pada laki-laki semakin jelas terlihat dengan menguraikan kondisi-kondisi yang mengizinkan suami untuk berpoligami, yaitu :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

 

Pada pasal 5 ayat 1, dikatakan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari istri /istri-istri sebelumnya. Namun pada ayat 2, hal tersebut dibantah lagi dengan menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan dalam kondisi tertentu. Jadi jelas bahwa negara kita sebenarnya memperbolehkan poligami, dan izin istri tidak diperlukan dalam hal ini mengingat kondisinya dapat dimanipulasi sedemikian rupa.

Menilik alasan-alasan bilamana poligami itu diizinkan dalam pasal 4 ayat 2, saya sependapat dengan Donny Danardono dalam makalahnya mengenai Hukum dan Seksualitas Perempuan, [1] bahwa kekurangan dalam tubuh dan seksualitas perempuan telah dijadikan sebagai suatu alasan untuk melegitimasi seorang suami untuk berpoligami. Sementara itu kekurangan dalam seksualitas laki-laki tidak pernah dijadikan alasan seorang perempuan untuk berpoliandri atau menikah lagi.  Suami yang mengalami impotensi, ejakulasi dini, infertil, dan disfungsi seksual lainnya tidak serta merta melegitimasi perempuan untuk mengambil laki-laki lain sebagai seorang suami. Sebaliknya perempuan yang menikah lagi karena alasan-alasan tersebut akan dilabel sebagai tidak setia, ‘binal’, dan berhasrat seksual tinggi. Hal ini menunjukkan bagaimana hasrat seksual perempuan direduksi sedemikian rupa oleh norma bentukan patriarki. Vony Reyneta melihatnya sebagai bentuk ketimpangan relasi, dimana laki-laki memperoleh kekuasaan lebih tinggi dan hak istimewa (privilige) dalam hal seksual terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis.[2]

Seksualitas perempuan tampaknya memang telah direduksi sebatas memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan seks laki-laki. Meminjam istilah Lely Nurohmah[3], dalam hal ini hukum negara kita telah memasung hak seksualitas perempuan. Selain fungsi perempuan sebagai sex provider tersebut, seksualitas perempuan juga dibatasi pada fungsi reproduktifnya. Ketika fungsi ini tidak dapat dijalankan, laki-laki kemudian menikah lagi untuk mencari perempuan yang alat reproduksinya masih berfungsi dengan baik. Dan hebatnya, undang-undang di negara kita melegitimasi tindakan laki-laki tersebut. Mariana Amiruddin melihat hal ini sebagai tindakan penyamaan rahim perempuan dengan peternakan hewan yang dilakukan oleh negara. [4]

Poligami seringkali dikaitkan dengan ajaran Islam dengan mengacu kepada praktik poligami yang dilakukan Nabi Muhammad. Adalah di luar kompetensi saya untuk menjelaskan hal ini. Oleh sebab itu, saya hanya ingin mengutip beberapa pandangan dari para pemikir Islam itu sendiri terhadap poligami. Pertama menurut M. Hillay Basya, Ketua Departemen Kajian Islam Youth Islamic Study Club Al-Azhar, laki-laki telah melakukan kesalahan bila menjadikan Nabi Muhammad sebagai acuan untuk berpoligami. [6] Nabi Muhammad tidak berpoligami dengan alasan-alasan yang diperbolehkan dalam pasal 4 ayat 2 UUP No. 1 tahun 1974. Oleh karena itu jika seorang laki-laki berpoligami dengan alasan-alasan dalam pasal itu, jelas Nabi Muhammad tidak dapat dijadikan acuan. Dalam kondisi saat ini, laki-laki berpoligami semata untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Hampir tidak kita temukan laki-laki menikah lagi dengan perempuan yang lebih tua dibandingkan istri(-istri) sebelumnya. Poligami yang dilakukan Nabi lebih untuk melindungi perempuan, tidak kita dapati pada saat ini

Kedua, adalah kesalahan jika laki-laki menjadikan Nabi Muhammad sebagai acuan dalam melakukan poligami karena poligami Nabi bukan didasarkan atas libido. Karena menurut Nurul Ilmi Idris, bila memang poligami itu didasarkan atas ajaran Islam, dan mendapatkan pembenaran atas nama libido laki-laki,  sepertinya kita perlu melihat kembali perbandingan libido laki-laki dan perempuan menurut Islam. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, menyatakan bahwa Allah menciptakan kebutuhan seksual dalam sepuluh bagian, kemudian Ia memberikan sembilan bagian untuk perempuan dan satu bagian untuk laki-laki.[5] Jadi jelas bahwa Allah sebenarnya memberikan libido lebih besar terhadap perempuan. Jika negara memperbolehkan poligami atas dasar libido dan agama sebagaimana yang dituliskan dalam UUP pasal 4, maka seharusnya perempuanlah yang mendapatkan hak untuk bersuami lebih dari satu bahkan tanpa  perlu adanya kondisi biologis tertentu dari suaminya. (Saya tidak menyarankan perempuan melakukan pembalasan dengan melakukan poliandri karena tentunya tidak demikian caranya menciptakan dunia yang bebas dari penindasan).

Ketiga, saya ingin memaparkan pandangan Nasaruddin Umar. Surat  al-Nisa ayat 3 seringkali dijadikan landasan bagi kebolehan berpoligami dalam Islam. Padahal menurut Nasaruddin Umar, untuk memahami surat al-Nisa ayat 3 ini kita perlu menyadari akan adanya bias dalam metode tafsir.[7] Selama ini metode tafsir yang paling dominan dalam sejarah intelektual dunia Islam adalah metode Tahlili, yaitu suatu metode penafsiran Al Qur’an yang langsung tertuju kepada bunyi teks, tanpa memperhatikan konteks (apa dan bagaimana kasus itu bisa terjadi). Metode Tahlili berbeda dengan metode tematis (Maudū‘i) yang didefinisikan oleh Quraish Shihab sebagai tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat dari beberapa surah, yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan secara menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al Qur’an.

Jadi metode Tahlili menghasilkan pengertian yang terputus sedangkan metode Maudū’i menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai suatu topik. Contohnya Umar menjelaskan mengenai poligami dalam An Nisa 3, yang berbunyi,” Dan jika kamu sekalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kalian mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja….”

Jika kita menggunakan metode Tahlili maka ayat ini diinterpretasikan sebagai izin/pembolehan poligami. Namun metode Maudū’i dapat menyimpulkan lain, karena adanya ayat di tempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia. Ayat tersebut yaitu An Nisa 129, yang berbunyi,” Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai) sehingga kalian biarkan terkatung-katung….” Ayat ini dapat diartikan menolak, atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang untuk berlaku adil di antara isteri-isterinya.

Selain itu masih menurut Nasaruddin Umar, kita perlu melihat konteks turunnya ayat-ayat tersebut. Ayat pertama turun ketika baru saja terjadi perang Uhud dimana pasukan Islam menderita kekalahan. Saat itu populasi laki-laki relatif berkurang, sebaliknya populasi janda dan anak-anak yatim bertambah. Dapat dimaklumi jika saat itu poligami dibenarkan. Selain itu jumlah empat juga sebenarnya sudah merupakan pembatasan, karena sebelum zaman Nabi, seorang suami dapat melakukan poligami dengan lebih banyak istri. Nabi tidak ingin memberikan peraturan yang langsung mengubah drastis kondisi saat itu karena akan lebih sulit untuk diterima. Oleh karena itu Nabi melakukannya secara bertahap. Dari jumlah tak terbatas, beliau membatasinya menjadi 4. Setelah itu beliau pun membatasinya hanya menjadi satu ketika ia tidak memberikan persetujuan saat menantunya ingin melakukan poligami.

Dalam hal ini, M. Hillay Basya menambahkan bahwa saat Nabi berpoligami, surat an-Nisa ayat 129 yang menyatakan, “Walaupun kamu ingin berbuat adil, kamu tidak akan bisa”, itu belum diturunkan.  Namun Nabi tidak menceraikan istri-istrinya karena ada alasan politis mengingat istri Nabi berasal dari suku yang berbeda-beda. Menurut Basya, Nabi punya pertimbangan politik jikalau Nabi menceraikan istri-istrinya malah akan memecah belah suku-suku yang sudah bersatu. Perlu diperhatikan pula bahwa pasca Nabi, mulai muncul gerakan anti poligami yang dipelopori cucu dan cicit Imam Al-Husein, anak Ali Bin Abi Thalib, dan keponakan Aisyah, istri Nabi.  

Jadi seharusnya negara berpikir ulang jika mendasarkan asas monogami terbuka dalam UUP kita  atas nama agama. Saya sendiri sebagai orang yang tidak berkompeten untuk menjelaskan ajaran agama Islam, lebih melihat secara psikososial akan dampak negatif dari poligami. Dalam praktiknya, asas monogami terbuka yang membuka peluang untuk suami berpoligami ini pada akhirnya banyak membawa penderitaan bagi pihak perempuan, baik istri pertama maupun istri kedua, ketiga, dan selanjutnya.  Poligami merupakan alat pemecah belah perempuan. Istri pertama seringkali tidak lagi mendapatkan perhatian dari suami yang telah menikah lagi. Masyarakat juga menganggapnya tidak mampu menjaga suami sehingga suaminya berpaling pada perempuan lain. Dampak negatif secara psikologis bukan tidak mungkin juga diterima istri kedua yang biasanya dilabel sebagai perempuan penggoda.

Sementara itu sanksi psikologis jarang diterima laki-laki. Laki-laki dianggap wajar jika menikah lagi, dengan kalimat biasanya terlontar adalah , “maklum laki-laki”.  Jika ada yang mengasihani istri kedua pun, tetap ada pihak lain yang tetap menyalahkan, ” Siapa suruh ia mau.” Padahal tentunya banyak alasan mengapa seorang perempuan mau menerima posisi kedua/ketiga/keempat. Jika boleh memilih pun, saya yakin hampir semua perempuan lebih menyukai posisi permaisuri ketimbang selir meskipun belum tentu posisi permaisuri itu lebih menyenangkan. Saya juga meyakini hampir semua permaisuri itupun tidak menginginkan suaminya memiliki selir. Faktor-faktor di balik penerimaan para istri terhadap suaminya yang melakukan poligami tentu harus diteliti lebih lanjut dengan mendengarkan suara mereka yang sesungguhnya.

Michael P. Johnson seorang penggagas teori komitmen menyatakan bahwa ada 3 tipe komitmen yang membuat seseorang bertahan dalam perkawinan[8]. Pertama adalah komitmen personal, yakni rasa cinta terhadap pasangan dan kepuasan emosional yang diperoleh dari perkawinannya. Kedua adalah komitmen moral, yaitu berkomitmen karena merasa bertanggung jawab secara moral atas janji pernikahan yang telah diucapkan. Ketiga adalah komitmen struktural, yaitu komitmen karena adanya aspek-aspek struktural yang menghambat seseorang untuk tidak lagi berkomitmen. Aspek-aspek struktural tersebut di antaranya adalah ketergantungan finansial, memikirkan masa depan anak-anak, nama baik pribadi dan keluarga, birokrasi perceraian yang sulit, status janda yang negatif di mata masyarakat, dan sebagainya.

Dari sejumlah istri yang membagikan pengalamannya dalam perkawinan poligami, komitmen struktural inilah yang lebih banyak dimiliki para istri yang akhirnya ‘mengizinkan’ suaminya untuk berpoligami. Sebagian memang masih memiliki komitmen personal dalam bentuk rasa cinta, namun kepuasan personal tidak mereka miliki karena memang secara emosional, mereka mengalami sendiri bagaimana  poligami tidak memberikan keadilan karena ukurannya sangat subjektif. Dalam hal ini, M. Hilaly Basya pun pernah mengemukakan dalam wawancaranya dengan Jurnal Perempuan bahwa para istri Nabi pun, khususnya Hapsah dan Aisyah sering bertengkar karena Hapsah merasa Nabi lebih menyayangi Aisyah.

Ketergantungan finansial merupakan salah satu aspek struktural yang seringkali menjadi alasan seorang istri untuk bertahan dalam perkawinannya. Meskipun belum tentu menerima pembagian materi secara adil, namun bagi perempuan yang dependen secara finansial terhadap suaminya akan lebih memilih berada dalam kondisi dimadu. Dapat dibayangkan bagaimana perempuan yang sudah berusia 40 tahun ke atas misalnya, yang selama ini menjadi ibu rumah tangga penuh waktu (karena sistem telah membuatnya demikian), tentu akan sulit untuk memasuki dunia karir lagi. Apalagi jika ia tidak memiliki bekal pendidikan yang memadai.

Mengenai masalah pembagian materi, orang seringkali meyakini bahwa keadilan dalam pembagian ini lebih mungkin terwujud dibandingkan keadilan emosional, karena materi dapat dihitung secara kuantitatif. Namun dalam prakteknya pembagian materi seringkali tidak seadil yang diduga. Apakah pembagian materi yang adil adalah dengan jumlah yang sama untuk setiap istri? Atau apakah istri pertama berhak mendapatkan pembagian uang bulanan yang lebih banyak? Bagaimana jika anak-anak dari istri kedua lebih banyak dibanding anak-anak istri pertama? Bagaimana jika tingkat pendidikan anak-anak tersebut berbeda yang tentunya membutuhkan dana yang berbeda pula? Dan masih banyak bagaimana-bagaimana lainnya yang dapat menunjukkan bahwa keadilan itu sulit diperoleh dalam sebuah perkawinan poligamis.

Padahal keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak merupakan salah satu syarat seorang suami untuk berpoligami sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 5 ayat 1. Namun dalam praktiknya, tidak ada kontrol untuk menjamin syarat itu dijalankan. Demikian pula tidak ada sanksi dari pengadilan bila syarat-syarat tersebut tidak dijalankan. Padahal jelas sangat sulit berlaku adil  sehingga akhirnya poligami pun malah memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam kasus-kasus yang ditangani LBH APIK Jakarta misalnya ditemukan dari 107 istri yang suaminya melakukan poligami, 37 di antaranya tidak diberi nafkah, 21 istri mengalami tekanan psikis, 7 istri mendapatkan aniaya fisik, 11 istri pisah ranjang, 6 istri bahkan kemudian diceraikan suami, dan 2 istri mendapat teror dari istri kedua.[9]

 Di samping itu, poligami tidak hanya berdampak negatif bagi perempuan, melainkan juga terhadap anak-anak. Anak-anak merupakan korban poligami ayahnya, yang seringkali tidak diperhatikan. Hampir tidak ada yang memikirkan bagaimana anak-anak ini diperlakukan di lingkungan sekolah atau tempat tinggalnya. Misalnya label-label apa yang mereka terima terkait dengan statusnya sebagai anak dari ibu yang merupakan istri kedua. Luput pula dari perhatian kita bahwa dampak psikologis yang dirasakan ibu dapat pula berdampak pada anak-anaknya. Sejumlah penelitian menunjukkan bagaimana ibu yang sedih dan depresi dapat mempengaruhi emosi anak baik secara langsung maupun tidak langsung.[10] Bahkan dampak ini dapat menimpa anak sejak masih dalam kandungan.

Oleh karena itu menurut saya tidak berlebihan jika mantan presiden Tunisia, Habib Bu Ruqayba menolak praktek perkawinan poligami dengan mengaitkankannya terhadap aspek pembinaan keluarga.[11] Menurutnya, keluarga dapat berhasil bila didasarkan atas saling menghormati pasangan dengan salah satu bentuknya adalah melaksanakan pernikahan monogami. Pernikahan monogami masih menurut beliau, akan memungkinkan pembinaan keluarga yang sehat, yang akan menyelamatkan masa depan anak-anak karena perkawinan monogami dapat membuat anak bertumbuh dalam situasi kondusif dan terhindar dari kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan trauma. 

Dengan demikian jika poligami hanya membawa dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka jelas UUP merupakan wujud kekerasan negara terhadap perempuan dan anak. Pembolehan poligami yang didasarkan hanya pada kondisi tubuh dan seksualitas istri juga menunjukkan betapa UUP kita sarat akan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi ini lebih jelas terlihat dalam PP No 45 tahun 1990, yang merupakan peraturan pelaksana dari UUP. PP ini menegaskan asas monogami terbuka seperti dalam UUP, namun tidak membolehkan perempuan PNS menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.[12] Hukumannya bagi perempuan yang melanggar adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Hukuman ini berbeda dengan PNS yang boleh melakukan poligami dengan aturan tertentu, yang ketika aturan ini dilanggar, hukumannya hanya keluar dengan keinginan sendiri.

Menurut Liza Hadiz dan Sri Wiyanti Eddyono, ada inkonsistensi dalam PP 45.[13] Seharusnya jika poligami itu diizinkan bagi laki-laki PNS, maka perempuan PNS pun diperbolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Inkonsistensi ini  dan perbedaan hukuman terhadap perempuan dan laki-laki PNS yang melanggar PP ini merupakan bukti adanya stigma ganda yang dapat ditujukan kepada perempuan PNS. Bahwa perempuan PNS bukan hanya merusak citra teladan PNS jika mau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, melainkan akan merusak citranya sebagai perempuan baik-baik. Sedangkan laki-laki PNS hanya dianggap merusak citra PNS bila melanggar aturan.

Di samping itu, masih terkait dengan PP yang sama, Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah melihat bentuk lain dari diskriminasi terhadap perempuan.[14] Terlepas dari pro dan kontra terhadap poligami, mereka berpendapat bahwa seksualitas perempuan yang telah direduksi dalam pasal 4 UUP kini bahkan didiskriminasikan antara perempuan PNS dan non PNS. Menurut mereka, pembedaan ini hanya merupakan upaya politis untuk memecah belah seksualitas perempuan.

Jadi nyata terlihat bahwa UUP di negara kita telah melakukan diskriminasi  dan kekerasan terhadap perempuan. Sungguh ironis kebijakan negara kita masih membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan padahal Indonesia ikut meratifikasi CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan mengimplementasikannya lewat UU No. 7 tahun 1984. Kita juga telah mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sementara UUP No. 1 tahun 1974 yang masih berlaku terus memiliki kuasa hukum untuk memberikan peluang melakukan kekerasan tersebut. Perbuatan mendiskriminasi dan melakukan kekerasan ini tentunya melanggar hak asasi perempuan sebagai manusia. Dengan demikian UUP kita jelas bertentangan dengan UU no. 39 tahun 1999 yang menjamin hak asasi manusia.

 


[1] Diberikan sebagai bahan kuliah “Isu Perempuan Dalam Perspektif Hukum Feminis” di Program Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jumat 9 Maret 2007.

[2] Dalam tulisan Vony Reyneta, “Kebijakan Poligami : Kekerasan Negara terhadap Perempuan”, dalam Jurnal Perempuan  31, September 2003, hal 14.

[3] Dalam tulisannya berjudul Poligami, Saatnya Melihat Realitas, Jurnal Perempuan 31, September 2003, hal. 41.

[4] Dalam tulisannya berjudul Perempuan dan Matinya Libido, Jurnal Perempuan 31, September 2003, hal. 96.

[5] Diambil dari tulisan Nurul Ilmi Idris, 2006. ” Poligami : Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya.”  Dalam Irianto, Sulistyowati (ed). Perempuan dan Hukum. Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Hal 232.

[6] Hasil wawancara Mariana Amiruddin dari Jurnal Perempuan dengan M. Hillay Basya, yang dimuat dalam Jurnal Perempuan 31, September 2003.

[7] Nasaruddin Umar, 2000, “Penafsiran Kitab Suci Berwawasan Jender : Tinjauan terhadap Ragam dan Bias Interpretasi Teks Al-Qur’an”. Dalam Poerwandari, E. Kristi (ed), Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, hal. 185-190.

[8] Johnson, Michael.P, Caughlin, J.P, Huston, T.L. (2002). Journal of Marriage and Family, 161-177.

[9] Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani LBH APIK pada tahun 2000, dalam tulisan Vony Reyneta, “Kebijakan Poligami : Kekerasan Negara terhadap Perempuan”, dalam Jurnal Perempuan  31, September 2003, hal 11.

[10] Dalam Papalia, Diane, Olds, Sally Wendkos, & Feldman, Ruth Daskin. Human Development. (9th edition). (2004)

[11] Dalam prolog yang dituliskan Gadis Arivia dalam Jurnal Perempuan  31, September 2003, hal 5.

[12] Sebelum PP ini muncul, peraturan yang berlaku sebagai pelaksana UU Perkawinan adalah PP No. 10 tahun 1983.  Dalam PP No. 10 tahun 1983 ini, perempuan PNS masih dibolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat asalkan dengan non PNS.

[13] Liza Hadiz dan Sri Wiyanti Eddyono, 2005. Pembakuan Peran Gender dalam kebijakan-kebijakan di Indonesia. Hal. 81.

[14] Ratna Batara Munti & Hindun Anisah (2005). Posisi perempuan dan Hukum Islam di Indonesia. Hal 107.

 

Belum lama ini sebuah film berjudul Ayat-ayat Cinta menjadi bahan perbincangan banyak orang karena persoalan poligami yang ditampilkannya. Isu poligami adalah isu yang sensitif yang hingga kini masih saja mengundang pro dan kontra. Film Ayat-ayat Cinta itu sendiri banyak dikritik sebagai film pendukung poligami. Dalam pandangan saya sendiri sebenarnya tidak demikian. Bukan berarti saya mendukung poligami. Yang saya maksudkan hanyalah film itu jika dimaksudkan untuk mendukung poligami sekalipun, sangat tidak konsisten dalam menampilkan dukungannya. Sayangnya, film ini sepertinya memang mengundang peluang untuk diinterpretasikan mendukung poligami. Dan selanjutnya sebagaimana kebiasaan latah yang belum sembuh di negeri ini, bermunculan sinetron-sinetron yang seolah melegitimasi poligami.

Memperdebatkan film Ayat-ayat Cinta dan sinetron-sinetron itu sebagai mendukung poligami atau tidak, membawa saya untuk melihat UU Perkawinan yang berlaku di negeri ini. Secara pribadi, saya tidak mendukung poligami dengan alasan apapun. Oleh sebab itu, saya sangat menyayangkan bahwa hukum yang berlaku di negeri ini justru melegitimasi poligami. Hal ini bisa kita lihat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang masih berlaku hingga saat ini.  Gawatnya, jika kita menikah di Negara ini, maka secara hukum kita terikat pada UU ini yang khususnya dalam pasal 3, 4, dan 5 secara jelas menyatakan dukungannya terhadap poligami. (Masih banyak pasal-pasal aneh bin ajaib dalam UU Perkawinan kita yang sangat tidak berperspektif perempuan. Namun pada bagian ini hanya akan dibahas tiga pasal yang terkait dengan reduksi seksualitas dan poligami).

Dalam pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa suatu perkawinan sebenarnya berasaskan monogami, yaitu satu suami untuk satu isteri dan demikian sebaliknya. Namun dalam ayatnya yang kedua, tampak bahwa asas monogami ini sesungguhnya adalah monogami terbuka yang membuka peluang bagi seorang  suami untuk beristeri lebih dari satu.  Dalam ayat ini dinyatakan bahwa pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu. Jadi ada ambivalensi dan inkonsistensi hukum bahkan dalam satu pasal yang sama. Inkonsistensi ini menunjukkan keberpihakan hukum kepada laki-laki. Karena hanya laki-laki yang diberikan izin untuk beristeri lebih dari satu sementara kepada perempuan tidak dituliskan mengenai bersuami lebih dari satu. (Sampai-sampai kita selalu melekatkan poligami itu dengan perkawinan seorang pria dengan lebih sari satu perempuan. Padahal poligami itu menjelaskan perkawinan seseorang dengan banyak orang, tanpa menyangkut jenis kelamin. Perkawinan suami dengan lebih dari satu istri itu disebut dengan poligini, sedangkan perkawinan istri dengan lebih dari satu suami itu disebut dengan poliandri).

Berikutnya dalam pasal 4 ayat 2, ‘keberpihakan’ pada laki-laki semakin jelas terlihat dengan menguraikan kondisi-kondisi yang mengizinkan suami untuk berpoligami, yaitu :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

 

Pada pasal 5 ayat 1, dikatakan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari istri /istri-istri sebelumnya. Namun pada ayat 2, hal tersebut dibantah lagi dengan menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan dalam kondisi tertentu. Jadi jelas bahwa negara kita sebenarnya memperbolehkan poligami, dan izin istri tidak diperlukan dalam hal ini mengingat kondisinya dapat dimanipulasi sedemikian rupa.

Menilik alasan-alasan bilamana poligami itu diizinkan dalam pasal 4 ayat 2, saya sependapat dengan Donny Danardono dalam makalahnya mengenai Hukum dan Seksualitas Perempuan, [1] bahwa kekurangan dalam tubuh dan seksualitas perempuan telah dijadikan sebagai suatu alasan untuk melegitimasi seorang suami untuk berpoligami. Sementara itu kekurangan dalam seksualitas laki-laki tidak pernah dijadikan alasan seorang perempuan untuk berpoliandri atau menikah lagi.  Suami yang mengalami impotensi, ejakulasi dini, infertil, dan disfungsi seksual lainnya tidak serta merta melegitimasi perempuan untuk mengambil laki-laki lain sebagai seorang suami. Sebaliknya perempuan yang menikah lagi karena alasan-alasan tersebut akan dilabel sebagai tidak setia, ‘binal’, dan berhasrat seksual tinggi. Hal ini menunjukkan bagaimana hasrat seksual perempuan direduksi sedemikian rupa oleh norma bentukan patriarki. Vony Reyneta melihatnya sebagai bentuk ketimpangan relasi, dimana laki-laki memperoleh kekuasaan lebih tinggi dan hak istimewa (privilige) dalam hal seksual terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis.[2]

Seksualitas perempuan tampaknya memang telah direduksi sebatas memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan seks laki-laki. Meminjam istilah Lely Nurohmah[3], dalam hal ini hukum negara kita telah memasung hak seksualitas perempuan. Selain fungsi perempuan sebagai sex provider tersebut, seksualitas perempuan juga dibatasi pada fungsi reproduktifnya. Ketika fungsi ini tidak dapat dijalankan, laki-laki kemudian menikah lagi untuk mencari perempuan yang alat reproduksinya masih berfungsi dengan baik. Dan hebatnya, undang-undang di negara kita melegitimasi tindakan laki-laki tersebut. Mariana Amiruddin melihat hal ini sebagai tindakan penyamaan rahim perempuan dengan peternakan hewan yang dilakukan oleh negara. [4]

Poligami seringkali dikaitkan dengan ajaran Islam dengan mengacu kepada praktik poligami yang dilakukan Nabi Muhammad. Adalah di luar kompetensi saya untuk menjelaskan hal ini. Oleh sebab itu, saya hanya ingin mengutip beberapa pandangan dari para pemikir Islam itu sendiri terhadap poligami. Pertama menurut M. Hillay Basya, Ketua Departemen Kajian Islam Youth Islamic Study Club Al-Azhar, laki-laki telah melakukan kesalahan bila menjadikan Nabi Muhammad sebagai acuan untuk berpoligami. [6] Nabi Muhammad tidak berpoligami dengan alasan-alasan yang diperbolehkan dalam pasal 4 ayat 2 UUP No. 1 tahun 1974. Oleh karena itu jika seorang laki-laki berpoligami dengan alasan-alasan dalam pasal itu, jelas Nabi Muhammad tidak dapat dijadikan acuan. Dalam kondisi saat ini, laki-laki berpoligami semata untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Hampir tidak kita temukan laki-laki menikah lagi dengan perempuan yang lebih tua dibandingkan istri(-istri) sebelumnya. Poligami yang dilakukan Nabi lebih untuk melindungi perempuan, tidak kita dapati pada saat ini

Kedua, adalah kesalahan jika laki-laki menjadikan Nabi Muhammad sebagai acuan dalam melakukan poligami karena poligami Nabi bukan didasarkan atas libido. Karena menurut Nurul Ilmi Idris, bila memang poligami itu didasarkan atas ajaran Islam, dan mendapatkan pembenaran atas nama libido laki-laki,  sepertinya kita perlu melihat kembali perbandingan libido laki-laki dan perempuan menurut Islam. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, menyatakan bahwa Allah menciptakan kebutuhan seksual dalam sepuluh bagian, kemudian Ia memberikan sembilan bagian untuk perempuan dan satu bagian untuk laki-laki.[5] Jadi jelas bahwa Allah sebenarnya memberikan libido lebih besar terhadap perempuan. Jika negara memperbolehkan poligami atas dasar libido dan agama sebagaimana yang dituliskan dalam UUP pasal 4, maka seharusnya perempuanlah yang mendapatkan hak untuk bersuami lebih dari satu bahkan tanpa  perlu adanya kondisi biologis tertentu dari suaminya. (Saya tidak menyarankan perempuan melakukan pembalasan dengan melakukan poliandri karena tentunya tidak demikian caranya menciptakan dunia yang bebas dari penindasan).

Ketiga, saya ingin memaparkan pandangan Nasaruddin Umar. Surat  al-Nisa ayat 3 seringkali dijadikan landasan bagi kebolehan berpoligami dalam Islam. Padahal menurut Nasaruddin Umar, untuk memahami surat al-Nisa ayat 3 ini kita perlu menyadari akan adanya bias dalam metode tafsir.[7] Selama ini metode tafsir yang paling dominan dalam sejarah intelektual dunia Islam adalah metode Tahlili, yaitu suatu metode penafsiran Al Qur’an yang langsung tertuju kepada bunyi teks, tanpa memperhatikan konteks (apa dan bagaimana kasus itu bisa terjadi). Metode Tahlili berbeda dengan metode tematis (Maudū‘i) yang didefinisikan oleh Quraish Shihab sebagai tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat dari beberapa surah, yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan secara menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al Qur’an.

Jadi metode Tahlili menghasilkan pengertian yang terputus sedangkan metode Maudū’i menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai suatu topik. Contohnya Umar menjelaskan mengenai poligami dalam An Nisa 3, yang berbunyi,” Dan jika kamu sekalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kalian mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja….”

Jika kita menggunakan metode Tahlili maka ayat ini diinterpretasikan sebagai izin/pembolehan poligami. Namun metode Maudū’i dapat menyimpulkan lain, karena adanya ayat di tempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia. Ayat tersebut yaitu An Nisa 129, yang berbunyi,” Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai) sehingga kalian biarkan terkatung-katung….” Ayat ini dapat diartikan menolak, atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang untuk berlaku adil di antara isteri-isterinya.

Selain itu masih menurut Nasaruddin Umar, kita perlu melihat konteks turunnya ayat-ayat tersebut. Ayat pertama turun ketika baru saja terjadi perang Uhud dimana pasukan Islam menderita kekalahan. Saat itu populasi laki-laki relatif berkurang, sebaliknya populasi janda dan anak-anak yatim bertambah. Dapat dimaklumi jika saat itu poligami dibenarkan. Selain itu jumlah empat juga sebenarnya sudah merupakan pembatasan, karena sebelum zaman Nabi, seorang suami dapat melakukan poligami dengan lebih banyak istri. Nabi tidak ingin memberikan peraturan yang langsung mengubah drastis kondisi saat itu karena akan lebih sulit untuk diterima. Oleh karena itu Nabi melakukannya secara bertahap. Dari jumlah tak terbatas, beliau membatasinya menjadi 4. Setelah itu beliau pun membatasinya hanya menjadi satu ketika ia tidak memberikan persetujuan saat menantunya ingin melakukan poligami.

Dalam hal ini, M. Hillay Basya menambahkan bahwa saat Nabi berpoligami, surat an-Nisa ayat 129 yang menyatakan, “Walaupun kamu ingin berbuat adil, kamu tidak akan bisa”, itu belum diturunkan.  Namun Nabi tidak menceraikan istri-istrinya karena ada alasan politis mengingat istri Nabi berasal dari suku yang berbeda-beda. Menurut Basya, Nabi punya pertimbangan politik jikalau Nabi menceraikan istri-istrinya malah akan memecah belah suku-suku yang sudah bersatu. Perlu diperhatikan pula bahwa pasca Nabi, mulai muncul gerakan anti poligami yang dipelopori cucu dan cicit Imam Al-Husein, anak Ali Bin Abi Thalib, dan keponakan Aisyah, istri Nabi.  

Jadi seharusnya negara berpikir ulang jika mendasarkan asas monogami terbuka dalam UUP kita  atas nama agama. Saya sendiri sebagai orang yang tidak berkompeten untuk menjelaskan ajaran agama Islam, lebih melihat secara psikososial akan dampak negatif dari poligami. Dalam praktiknya, asas monogami terbuka yang membuka peluang untuk suami berpoligami ini pada akhirnya banyak membawa penderitaan bagi pihak perempuan, baik istri pertama maupun istri kedua, ketiga, dan selanjutnya.  Poligami merupakan alat pemecah belah perempuan. Istri pertama seringkali tidak lagi mendapatkan perhatian dari suami yang telah menikah lagi. Masyarakat juga menganggapnya tidak mampu menjaga suami sehingga suaminya berpaling pada perempuan lain. Dampak negatif secara psikologis bukan tidak mungkin juga diterima istri kedua yang biasanya dilabel sebagai perempuan penggoda.

Sementara itu sanksi psikologis jarang diterima laki-laki. Laki-laki dianggap wajar jika menikah lagi, dengan kalimat biasanya terlontar adalah , “maklum laki-laki”.  Jika ada yang mengasihani istri kedua pun, tetap ada pihak lain yang tetap menyalahkan, ” Siapa suruh ia mau.” Padahal tentunya banyak alasan mengapa seorang perempuan mau menerima posisi kedua/ketiga/keempat. Jika boleh memilih pun, saya yakin hampir semua perempuan lebih menyukai posisi permaisuri ketimbang selir meskipun belum tentu posisi permaisuri itu lebih menyenangkan. Saya juga meyakini hampir semua permaisuri itupun tidak menginginkan suaminya memiliki selir. Faktor-faktor di balik penerimaan para istri terhadap suaminya yang melakukan poligami tentu harus diteliti lebih lanjut dengan mendengarkan suara mereka yang sesungguhnya.

Michael P. Johnson seorang penggagas teori komitmen menyatakan bahwa ada 3 tipe komitmen yang membuat seseorang bertahan dalam perkawinan[8]. Pertama adalah komitmen personal, yakni rasa cinta terhadap pasangan dan kepuasan emosional yang diperoleh dari perkawinannya. Kedua adalah komitmen moral, yaitu berkomitmen karena merasa bertanggung jawab secara moral atas janji pernikahan yang telah diucapkan. Ketiga adalah komitmen struktural, yaitu komitmen karena adanya aspek-aspek struktural yang menghambat seseorang untuk tidak lagi berkomitmen. Aspek-aspek struktural tersebut di antaranya adalah ketergantungan finansial, memikirkan masa depan anak-anak, nama baik pribadi dan keluarga, birokrasi perceraian yang sulit, status janda yang negatif di mata masyarakat, dan sebagainya.

Dari sejumlah istri yang membagikan pengalamannya dalam perkawinan poligami, komitmen struktural inilah yang lebih banyak dimiliki para istri yang akhirnya ‘mengizinkan’ suaminya untuk berpoligami. Sebagian memang masih memiliki komitmen personal dalam bentuk rasa cinta, namun kepuasan personal tidak mereka miliki karena memang secara emosional, mereka mengalami sendiri bagaimana  poligami tidak memberikan keadilan karena ukurannya sangat subjektif. Dalam hal ini, M. Hilaly Basya pun pernah mengemukakan dalam wawancaranya dengan Jurnal Perempuan bahwa para istri Nabi pun, khususnya Hapsah dan Aisyah sering bertengkar karena Hapsah merasa Nabi lebih menyayangi Aisyah.

Ketergantungan finansial merupakan salah satu aspek struktural yang seringkali menjadi alasan seorang istri untuk bertahan dalam perkawinannya. Meskipun belum tentu menerima pembagian materi secara adil, namun bagi perempuan yang dependen secara finansial terhadap suaminya akan lebih memilih berada dalam kondisi dimadu. Dapat dibayangkan bagaimana perempuan yang sudah berusia 40 tahun ke atas misalnya, yang selama ini menjadi ibu rumah tangga penuh waktu (karena sistem telah membuatnya demikian), tentu akan sulit untuk memasuki dunia karir lagi. Apalagi jika ia tidak memiliki bekal pendidikan yang memadai.

Mengenai masalah pembagian materi, orang seringkali meyakini bahwa keadilan dalam pembagian ini lebih mungkin terwujud dibandingkan keadilan emosional, karena materi dapat dihitung secara kuantitatif. Namun dalam prakteknya pembagian materi seringkali tidak seadil yang diduga. Apakah pembagian materi yang adil adalah dengan jumlah yang sama untuk setiap istri? Atau apakah istri pertama berhak mendapatkan pembagian uang bulanan yang lebih banyak? Bagaimana jika anak-anak dari istri kedua lebih banyak dibanding anak-anak istri pertama? Bagaimana jika tingkat pendidikan anak-anak tersebut berbeda yang tentunya membutuhkan dana yang berbeda pula? Dan masih banyak bagaimana-bagaimana lainnya yang dapat menunjukkan bahwa keadilan itu sulit diperoleh dalam sebuah perkawinan poligamis.

Padahal keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak merupakan salah satu syarat seorang suami untuk berpoligami sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 5 ayat 1. Namun dalam praktiknya, tidak ada kontrol untuk menjamin syarat itu dijalankan. Demikian pula tidak ada sanksi dari pengadilan bila syarat-syarat tersebut tidak dijalankan. Padahal jelas sangat sulit berlaku adil  sehingga akhirnya poligami pun malah memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam kasus-kasus yang ditangani LBH APIK Jakarta misalnya ditemukan dari 107 istri yang suaminya melakukan poligami, 37 di antaranya tidak diberi nafkah, 21 istri mengalami tekanan psikis, 7 istri mendapatkan aniaya fisik, 11 istri pisah ranjang, 6 istri bahkan kemudian diceraikan suami, dan 2 istri mendapat teror dari istri kedua.[9]

 Di samping itu, poligami tidak hanya berdampak negatif bagi perempuan, melainkan juga terhadap anak-anak. Anak-anak merupakan korban poligami ayahnya, yang seringkali tidak diperhatikan. Hampir tidak ada yang memikirkan bagaimana anak-anak ini diperlakukan di lingkungan sekolah atau tempat tinggalnya. Misalnya label-label apa yang mereka terima terkait dengan statusnya sebagai anak dari ibu yang merupakan istri kedua. Luput pula dari perhatian kita bahwa dampak psikologis yang dirasakan ibu dapat pula berdampak pada anak-anaknya. Sejumlah penelitian menunjukkan bagaimana ibu yang sedih dan depresi dapat mempengaruhi emosi anak baik secara langsung maupun tidak langsung.[10] Bahkan dampak ini dapat menimpa anak sejak masih dalam kandungan.

Oleh karena itu menurut saya tidak berlebihan jika mantan presiden Tunisia, Habib Bu Ruqayba menolak praktek perkawinan poligami dengan mengaitkankannya terhadap aspek pembinaan keluarga.[11] Menurutnya, keluarga dapat berhasil bila didasarkan atas saling menghormati pasangan dengan salah satu bentuknya adalah melaksanakan pernikahan monogami. Pernikahan monogami masih menurut beliau, akan memungkinkan pembinaan keluarga yang sehat, yang akan menyelamatkan masa depan anak-anak karena perkawinan monogami dapat membuat anak bertumbuh dalam situasi kondusif dan terhindar dari kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan trauma. 

Dengan demikian jika poligami hanya membawa dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka jelas UUP merupakan wujud kekerasan negara terhadap perempuan dan anak. Pembolehan poligami yang didasarkan hanya pada kondisi tubuh dan seksualitas istri juga menunjukkan betapa UUP kita sarat akan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi ini lebih jelas terlihat dalam PP No 45 tahun 1990, yang merupakan peraturan pelaksana dari UUP. PP ini menegaskan asas monogami terbuka seperti dalam UUP, namun tidak membolehkan perempuan PNS menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.[12] Hukumannya bagi perempuan yang melanggar adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Hukuman ini berbeda dengan PNS yang boleh melakukan poligami dengan aturan tertentu, yang ketika aturan ini dilanggar, hukumannya hanya keluar dengan keinginan sendiri.

Menurut Liza Hadiz dan Sri Wiyanti Eddyono, ada inkonsistensi dalam PP 45.[13] Seharusnya jika poligami itu diizinkan bagi laki-laki PNS, maka perempuan PNS pun diperbolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Inkonsistensi ini  dan perbedaan hukuman terhadap perempuan dan laki-laki PNS yang melanggar PP ini merupakan bukti adanya stigma ganda yang dapat ditujukan kepada perempuan PNS. Bahwa perempuan PNS bukan hanya merusak citra teladan PNS jika mau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, melainkan akan merusak citranya sebagai perempuan baik-baik. Sedangkan laki-laki PNS hanya dianggap merusak citra PNS bila melanggar aturan.

Di samping itu, masih terkait dengan PP yang sama, Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah melihat bentuk lain dari diskriminasi terhadap perempuan.[14] Terlepas dari pro dan kontra terhadap poligami, mereka berpendapat bahwa seksualitas perempuan yang telah direduksi dalam pasal 4 UUP kini bahkan didiskriminasikan antara perempuan PNS dan non PNS. Menurut mereka, pembedaan ini hanya merupakan upaya politis untuk memecah belah seksualitas perempuan.

Jadi nyata terlihat bahwa UUP di negara kita telah melakukan diskriminasi  dan kekerasan terhadap perempuan. Sungguh ironis kebijakan negara kita masih membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan padahal Indonesia ikut meratifikasi CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan mengimplementasikannya lewat UU No. 7 tahun 1984. Kita juga telah mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sementara UUP No. 1 tahun 1974 yang masih berlaku terus memiliki kuasa hukum untuk memberikan peluang melakukan kekerasan tersebut. Perbuatan mendiskriminasi dan melakukan kekerasan ini tentunya melanggar hak asasi perempuan sebagai manusia. Dengan demikian UUP kita jelas bertentangan dengan UU no. 39 tahun 1999 yang menjamin hak asasi manusia.

 


[1] Diberikan sebagai bahan kuliah “Isu Perempuan Dalam Perspektif Hukum Feminis” di Program Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jumat 9 Maret 2007.

[2] Dalam tulisan Vony Reyneta, “Kebijakan Poligami : Kekerasan Negara terhadap Perempuan”, dalam Jurnal Perempuan  31, September 2003, hal 14.

[3] Dalam tulisannya berjudul Poligami, Saatnya Melihat Realitas, Jurnal Perempuan 31, September 2003, hal. 41.

[4] Dalam tulisannya berjudul Perempuan dan Matinya Libido, Jurnal Perempuan 31, September 2003, hal. 96.

[5] Diambil dari tulisan Nurul Ilmi Idris, 2006. ” Poligami : Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya.”  Dalam Irianto, Sulistyowati (ed). Perempuan dan Hukum. Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Hal 232.

[6] Hasil wawancara Mariana Amiruddin dari Jurnal Perempuan dengan M. Hillay Basya, yang dimuat dalam Jurnal Perempuan 31, September 2003.

[7] Nasaruddin Umar, 2000, “Penafsiran Kitab Suci Berwawasan Jender : Tinjauan terhadap Ragam dan Bias Interpretasi Teks Al-Qur’an”. Dalam Poerwandari, E. Kristi (ed), Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, hal. 185-190.

[8] Johnson, Michael.P, Caughlin, J.P, Huston, T.L. (2002). Journal of Marriage and Family, 161-177.

[9] Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani LBH APIK pada tahun 2000, dalam tulisan Vony Reyneta, “Kebijakan Poligami : Kekerasan Negara terhadap Perempuan”, dalam Jurnal Perempuan  31, September 2003, hal 11.

[10] Dalam Papalia, Diane, Olds, Sally Wendkos, & Feldman, Ruth Daskin. Human Development. (9th edition). (2004)

[11] Dalam prolog yang dituliskan Gadis Arivia dalam Jurnal Perempuan  31, September 2003, hal 5.

[12] Sebelum PP ini muncul, peraturan yang berlaku sebagai pelaksana UU Perkawinan adalah PP No. 10 tahun 1983.  Dalam PP No. 10 tahun 1983 ini, perempuan PNS masih dibolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat asalkan dengan non PNS.

[13] Liza Hadiz dan Sri Wiyanti Eddyono, 2005. Pembakuan Peran Gender dalam kebijakan-kebijakan di Indonesia. Hal. 81.

[14] Ratna Batara Munti & Hindun Anisah (2005). Posisi perempuan dan Hukum Islam di Indonesia. Hal 107.

13 Comments leave one →
  1. pemantik kehidupan permalink
    August 6, 2008 3:09 am

    begini saja. supaya adil, ijinkan wanita poliandri.

    poligami dalam sejarahnya menolong ketidakberdayaan wanita yang jumlahnya membengkak pasca perang.

    banyak wanita tanpa suami dan harus berjuang hidup sendiri. karena itu pria, sepanjang memiliki kemampuan untuk menghidupi, tidak ada salahnya untuk menikahi wanita lebih dari satu.

    kita tidak bisa bicara normatif saja, tetapi juga fakta sosial yang memang memungkinkan hal itu dilakukan.

  2. August 6, 2008 7:06 am

    hai2. mbak. saya suka banget sama artikel2 di blognya mbak🙂

  3. esterlianawati permalink*
    August 7, 2008 1:05 am

    Mnrt sy, masalah opresi thd perempuan gak akan slsi dgn mengijinkan perempuan poliandri. Lgpula bukan itu inti mslhnya😛
    Iya aku setuju, fakta sos itu yg kukira jd pertimbangan Nabi Mohammad utk berpoligini.

  4. esterlianawati permalink*
    August 7, 2008 1:06 am

    Hai, Mbak Winda, thx ya. Kutunggu kritik n sarannya😉

  5. andohar purba permalink
    August 7, 2008 10:26 am

    Menurut saya sulit sekali mendekati pemahaman islam dengan mengakji teks Quran, oleh saya yang bukan muslim. Meskipun saya membaca beberapa literatur islamologi.

    Mengapa demikian? Karena bahkan di kalangan kristen sendiri ketika menafsir teks kitab suci, sulit sepaham, dikarenakan metode2 hermenutik yang beragam.

    Clifod Geertz bilang: agama2 merupakan kesatuan sistem simbol yang dihidupi oleh manusia. Agama tidak dapat dipahami dalam upaya sistemitasi ajaran ataupun runut pemikirannya. Agama seperti tarian RangdaBarong, di mana anda mesti menarikannya untuk dapat paham pemaknaannya. Agama adalah apa yang dihidupi. Dengan argumentasi Geertz ini saya tidak akan berani memberi pendapat dari sudut keislaman. Saya bukan muslim, saya tidak paham islam.

    Mungkin itu juga sebabnya mengapa Koyama lebih menyukai kajian tentang budhis dari pada budhisme. Mungkin N Hidayat – ketua PKS – bisa menjadi teladan bagi warga muslim indonesia. Dia menikah lagi setelah isteri pertamanya meninggal. N Hidayat juga berkomentar di tv tentang masa depan anak-anaknya. saya suka sekali melihatnya.

    Dalam kajian feminis perempuan (ibu) dan anak-anak adalah satu paket. Mungkin menarik jika didalami dari segi psikologi keluarga. Bagaimana kelangsungan hidup anak?

  6. esterlianawati permalink*
    August 8, 2008 2:08 am

    Ada sejumlah penelitian yg prnh kubaca bhw anak-anak yg ortunya melkkan poligami cenderung mengalami gggan psikologis, dlm skala ringan -berat. Baik anak dr istri pertama maupun istri kedua dst cenderung memiliki fear of intimacy, fear of commitment, rendah diri, attachment style yang insecure. Fear of intimacy n fear of commitment lbh sering terjadi pd anak2 istri pertama. Sdgkan rasa rendah diri lbh besar pd mereka yg ibunya dijadikan istri kedua dst, terkait dengan label masy thd ibunya sbg bukan perempuan baik2.

    Kompetisi tdk sehat antar anak jg seringkali terjadi. Ada yg sampe ekstrim spt kasus yg prnh kutangani jg, anak laki2 dr istri pertama memerkosa anak dr istri kedua. Dlm usianya yg msh kanak2, dia gak bs berpikir bhw sbnrnya mereka sedarah krn satu ayah. Yg ada cuma kebencian yg besar thd ayah. Tp krn ayah figur otoritas yg gak bs dilawan, akhirnya adiknya yg dikorbankan.

    Ada pula yg krn keluarganya tergolong kurang mampu, banyaknya anak krn dr istri yg jg lbh dr satu, akhirnya bikin anak2 malah terlantar.

    Jd pny ide bikin penelitian ttg anak-anak ini..Thx, pak😉

  7. IPunx permalink
    August 13, 2008 7:28 am

    Mba Ester Lianawati,

    look smart and integrated. Saya dukung buat monogami. Tapi sayang Mba belum berjilbab. Mudah2an Allah segera memudahkan & memberikan hidayahnya…. AMIN

  8. anitakristiana permalink
    August 13, 2008 8:50 am

    Wati darling, ini pasti comment paling ga mutu, hehe kok blognya ga nyambung sm isi pembicaraan kita tadi ya? hehehe tapi btw, artikel2 di blog lo memang sip🙂
    keep writing ya.

  9. pemantik kehidupan permalink
    August 13, 2008 10:38 am

    aku juga pernah membaca, pria yang berpoligami mensejahterakan masyarakat. kuncinya adalah: keadilan dan kerelaan

  10. esterlianawati permalink*
    August 14, 2008 1:48 pm

    * Makasih, Mas Ipunx..:)

    *Anita darling, emang koment lo gak mutu banget. Hihii. Elo kan bisa nyari pake yg tanda search ttg artikel yg gw bilang😛 Nanti aja kl kita ketemu, gw kasi tau..tengkyu ya, elo jg keep singing, dear ;;)

    * keadilan dan kerelaan yg spt apa tuh ya..;) keadilan dr kacamata siapa😛
    ada mhsw yg meneliti kepuasan perkawinan pd istri yang mengalami poligami. Slh seorang istri itu mengaku rela dipoligami. Stlh ditanya lbh lnjt, kerelaannya disebabkan slama ini suaminya itu sering berselingkuh, dan ia merasa lbh baik suaminya pny istri lain yg sah, jd ia tau dgn perempuan mana suaminya menghabiskan materi dan melkkan hub seks….
    Tp silakan aja lho kl mau berpoligami, pak, asal…😛

  11. Donny Danardono permalink
    August 25, 2008 7:04 am

    Ester,
    saya kira poligami, selingkuh dan semacamnya, memang tak bisa dinilai secara hitam-putih berdasarkan perspektif moral tertentu. Bisa jadi kemauan pria dan wanita melakukan poligami bukan karena faktor agama (islam dalam hal ini), tapi faktor yang lebih human. Baca juga roman jadul “Belenggu” (Armijn Pane) – yang penulisannya lebih bermutu daripada novel “Ayat-Ayat Cinta” – yang berkisah tentang ‘perselingkuh’ antara dokter Sunarto (yang sudah beristri, tapi pernikahannya tak bahagia) dan eni (yang pelacur dan mantan nyai-belanda). Eni sangat suka pada dokter Sunarto karena ia adalah tipenya. Tapi lebih dari itu alasannya adalah supaya ia bisa bermimpi punya suami dokter (yang dulu dicita-citakannya), dan juga supaya ia bisa menunda ‘realitas’ hidupnya yang pahit. Begitu juga dengan dokter Sunarto.

    Hidup adalah ambiguitas. Karena kehidupan disusun dalam bahasa yang arbitrer dan ambigu. Jadi mari merayakan ambiguitas dan mencurigai kepastian.

    Omong-omong apakah kamu bisa emailkan aku materi kuliah wanita dan seksualitas? Trims ya.

    salam,
    Donny Danardono

  12. Donny Danardono permalink
    August 25, 2008 7:56 am

    RALAT “Belenggu”

    yang benar namanya bukan dokter Sunarto, tapi dokter Sukartono. Saya harus minta maaf pada Armijn Pane yang saya kagumi itu.

    salam,
    Donny Danardono

  13. esterlianawati permalink*
    August 26, 2008 5:49 am

    Aku tau arahnya pasti spt yg Mas Donny bilang ttg pasca moralitas. Gak tau ya kl utk perselingkuhan n aborsi, aku setuju, en suka banget malah ama pembahasan Mas Donny😛. Sama aja dgn N.H Dini dlm La Grande Borne, bukan?
    Utk kasus poligami ttt mgkn iya jg, pasti ada lah yg spt itu. Termasuk soal perempuan yg knp akhirnya ‘menerima’ poligami. Tp mslhnya bnyk laki2 berpoligami yg gak berada dlm tahap pascamoralitas itu. Keputusan yg mrk ambil gak sekompleks itu bagi mereka sendiri. Itu mnrtku sih😀
    Btw, dah aku email ya materi kul nya en tesisku.Tengkyu ya mas..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: