Skip to content

Potret dan Problematika Hak Anak Indonesia

May 30, 2008

Anak merupakan harapan bangsa. Anak adalah generasi penerus bangsa. Dua slogan ini tidak berlebihan mengingat perkembangan tiap individu dimulai pada saat ia menjadi seorang anak. Usia ini sangat kritikal dalam menentukan tahap perkembangan selanjutnya. Usia ini merupakan momen emas tiap individu untuk belajar dan bertumbuh. Pada masa inilah perkembangan otak seseorang berada dalam kondisi optimal. Pada masa ini pula aspek moral dan mental seseorang mulai terbentuk. Intinya apa yang dialami, dipelajari, dan diperoleh pada masa kanak-kanak, sedikit banyak akan menentukan eksistensinya kelak.

Di sisi lain, karena ia baru saja mulai berkembang, kemampuan anak baik secara fisik, kognitif, dan mental belumlah sempurna. Anak akan banyak bergantung pada orangtua atau siapapun figur yang merawatnya. Akhirnya anak pun dipandang sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Pandangan ini sebenarnya tidak bemasalah jika mendorong kita untuk memberikan yang terbaik agar ia dapat berkembang optimal. Sayangnya yang lebih banyak terjadi adalah anak diremehkan dan didiskriminasikan. Pendapatnya tidak didengar, kebutuhannya tidak diprioritaskan, hak-haknya tidak dipenuhi, dan bahkan hak-hak ini dilanggar.

strong>Hak Asasi Anak

Oleh karena itulah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merasa perlu untuk melindungi hak-hak anak. Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB mensahkan Konvensi Hak-hak Anak. Indonesia menjadi salah satu negara peserta PBB yang turut menandatangani konvensi internasional ini. Dalam KHA ini ditetapkan batasan usia anak adalah hingga berusia 18 tahun. Jadi seorang remaja belasan tahun juga masih tergolong sebagai anak.

Dalam Mukadimah KHA diakui bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus. Di samping itu sejumlah pasal dalam KHA menunjukkan secara jelas bagaimana hak-hak anak harus dihargai. Dimulai dari pasal 3 yang dengan sangat indah menyatakan bahwa kepentingan anak merupakan pertimbangan utama. Dilanjutkan oleh hak-hak berikut dalam sejumlah pasal :

 Hak anak untuk secara bebas menyatakan pendapat (Pasal 13).

 Hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama (Pasal 14).

 Hak anak untuk memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari negara bila kehilangan keluarganya baik sementara maupun permanen (Pasal 20 ayat 1).

 Hak anak-anak yang cacat fisik dan mental untuk dapat menikmati kehidupan yang penuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri, dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat (Pasal 23 ayat 1).

 Hak anak cacat atas pemeliharaan khusus (Pasal 23 ayat 2).

 Hak anak cacat atas pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk lapangan kerja, dan kesempatan untuk rekreasi (Pasal 23 ayat 3).

 Hak anak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan termasuk masalah gizi (Pasal 24).

 Hak anak atas pendidikan (Pasal 28).

 Hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan, yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak (Pasal 32 ayat 1)

 Hak anak untuk dilindungi dari bahaya narkotika (Pasal 33).

 Hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah (b) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran dan praktik-praktik seksual lain yang tidak sah (c) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis (Pasal 34).

 Hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan anak (Pasal 36).

 Hak anak untuk tidak mengalami siksaan atau perbuatan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang manusiawi atau menurunkan martabat (Pasal 37).
Sebagai negara penandatangan, Indonesia wajib mengatur hak-hak ini dalam sebuah Undang-undang (UU). Kewajiban ini telah dilakukan dengan memasukkan hak-hak anak ke dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Semua hak anak yang diakui dalam KHA juga diakui dalam UU HAM.

Setelah Indonesia turut menyepakati ICPD (International Conference on Population and Development) yang diselenggarakan di Kairo pada tahun 1994, maka Indonesia juga wajib memberikan perhatian pada masalah kesehatan reproduksi anak. Di dalam ICPD dinyatakan bahwa semua negara harus berupaya membuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang memungkinkan kesehatan reproduksi dapat diakses oleh semua termasuk anak, dan paling lambat pada tahun 2015.

Tambahan lagi satu tahun setelahnya, Indonesia juga turut menandatangani hasil konferensi internasional di Beijing pada tahun 1995. Dalam Beijing Plan of Action ditekankan perlunya memberi perhatian khusus pada kondisi kesehatan anak perempuan. Penekanan kesehatan pada perempuan bukan berarti mengabaikan kesehatan anak laki-laki. Justru karena hak anak dilindungi dari sejak ia dalam kandungan, maka kesehatan ibu menjadi penting. Dan oleh karena kesehatan perempuan dewasa merupakan kelanjutan dari status kesehatannya ketika ia masih anak-anak, penekanan hak kesehatan reproduksi ditujukan pada anak-anak perempuan.

UU lain yang juga turut melindungi anak adalah UU PKDRT (Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) No 23 tahun 2004. UU ini secara khusus memberikan perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka di dalam rumah. Kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikis.

Kekerasan fisik berupa pukulan, tendangan, dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan luka-luka fisik. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan atau aktivitas seksual dalam bentuk apapun. Termasuk di dalam kekerasan seksual ini adalah eksploitasi anak secara seksual oleh orangtuanya. Sedangkan kekerasan psikis berupa tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif secara emosional dan mengganggu kesehatan mental seseorang. Pembagian ini ditujukan untuk mempermudah, namun perlu diperhatikan bahwa sebenarnya kekerasan psikis melekat pada bentuk kekerasan lainnya.

UU PKDRT memberikan suatu perlindungan hukum secara lebih kongkrit dengan menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga dapat ditindak secara hukum. UU ini bahkan melindungi sebuah kelompok anak yang sering terabaikan, yakni Pekerja Rumah Tangga (PRT) anak dalam rumah tangga tersebut. Perlindungan hukum ini kongkrit karena dalam UU PKDRT diatur dengan jelas mengenai hukuman bagi pelaku. Hukuman ini seringan-ringannya 4 bulan penjara atau denda Rp 5.000.000,-. Hukuman seberat-beratnya adalah 20 tahun atau denda sampai maksimal Rp. 500.000.000,-

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak

Sayangnya hak-hak anak hanya diakui dan diatur saja. Dalam pelaksanaannya, tetap terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak ini. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kadangkala kita menjadi salah satu pelakunya. Sebagai orangtua, kita cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusannya sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah kita menentukan pilihan atas diri anak. Anak tidak memiliki otonominya sendiri untuk memilih apa yang ia sukai, kegiatan apa yang ingin ia lakukan, dan sebagainya. Dalam hal ini kita telah melanggar hak anak untuk menyatakan pendapatnya.

Dalam kondisi tertentu, orangtua memang harus mengambil keputusan bagi anak. Jika kita tahu bahwa bermain api itu berbahaya, tentu kita bersalah jika malah membiarkannya dengan maksud menghargai pilihannya. Namun ketika anak ingin makan sendiri dan kita melarangnya karena akan mengotori meja atau lantai, saat itulah sebenarnya kita telah melanggar kemerdekaan anak. Kita melanggar haknya untuk belajar dan dengan demikian kita menghambat pertumbuhannya secara psikologis. Karena dalam hal tertentu yang tidak membahayakan dirinya, anak justru harus belajar mandiri sebelum ia dapat masuk ke tahap perkembangan selanjutnya.

Pada saat tertentu, kita sebagai orangtua kadang berlebihan dalam menuntut anak untuk belajar. Kita bangga jika anak kita yang berusia 5 tahun sudah lancar membaca ataupun dapat melakukan perkalian puluhan. Kita lupa bahwa perkembangan anak ada periode-periodenya yang tidak dapat dipaksakan. Kita juga mengabaikan perbedaan individual dalam hal kemampuan intelektual, bakat, dan minat. Kita melupakan bahwa tiap anak unik dan berbeda. Akhirnya yang terjadi adalah kita memaksakan anak mengikuti berbagai kursus yang mungkin tidak disukainya. Kadangkala kita juga cenderung menjadikan anak sebagai pewujud obsesi diri yang belum terpenuhi. Misalnya kita ingin pandai bermain piano namun karena satu dan lain hal tidak kesampaian, kita akan memaksakan anak mengikuti kursus piano.

Tidak jarang kita juga melakukan kekerasan terhadap anak meskipun mungkin dalam skala ringan. Kadang kita mencubit lengannya, memukul pantatnya, atau membentaknya hingga hatinya terluka. Kadang kita membohonginya dengan mengatakan bahwa kita pergi tidak akan lama, atau hanya mau ke kamar kecil sebentar. Kadang kita menakuti-nakutinya tentang hantu. Hal-hal yang kita anggap kecil ini sebenarnya akan berdampak besar pada perkembangannya karena ia tidak menemukan figur yang dapat dipercaya. Meskipun kita menganggap cubitan kecil atau pukulan ringan sebagai upaya pendisiplinan anak, namun sebenarnya kita mengajarkan hal yang salah pada anak bahwa kekerasan itu dapat ditoleransi.

Sekarang mari kita beranjak keluar rumah untuk melihat bahwa di sekeliling kita telah terjadi pelanggaran hebat atas hak asasi anak. Sebenarnya sebagian di antara pelanggaran-pelanggaran ini juga telah kita saksikan setiap harinya, namun lagi-lagi kita sering tidak menyadarinya. Dalam perjalanan menuju kantor misalnya, setidaknya ada satu anak yang kita temui sedang berjuang mempertahankan hidup di jalanan sejak pagi hari. Entah mengamen, menjajakan minuman, menjual koran, ataupun turut berdiri mengantri sebagai joki three in one.

Jangankan bersekolah di sekolah bagus, di sekolah yang gratis SPP pun tidak semua bisa. Waktu mereka untuk bersekolah tidak ada karena mereka harus membantu orangtua mencari nafkah. Jangankan memilih menu makanan, dapat mengisi perut mereka dengan makanan seadanya pun mereka sudah sangat bersyukur. Bahkan banyak di antara mereka yang kadang terpaksa berpuasa karena tidak ada uang untuk membeli makanan.

Kajian yang dilakukan WHO (World Health Organization) tahun 2005 menunjukkan jumlah anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara. Demikian pula mengenai pendidikan, tingkat melek huruf pada anak-anak usia sekolah di Indonesia juga mencapai yang terendah di antara Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Privatisasi di bidang pendidikan telah membuat biaya pendidikan meningkat sehingga anak-anak dari keluarga miskin semakin terbatas aksesnya pada pendidikan. Laporan alternatif MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2005 juga menunjukkan angka putus sekolah di Jakarta mencapai 15 ribu anak.

Ketika akhirnya anak-anak ini harus turun ke jalan untuk bekerja, permasalahan lain pun telah menghadang. Kekerasan demi kekerasan mereka terima baik dari aparat maupun antar kelompok mereka sendiri. Dalam hidup penuh tekanan, kerapkali mereka menggunakan mekanisme yang negatif untuk mengatasinya. Merokok dan menggunakan obat-obat terlarang adalah alternatif cara yang mereka gunakan. Namun karena obat-obat terlarang cenderung tidak terjangkau harganya, mereka biasanya menggunakan lem untuk mereka hirup aromanya. Di kalangan mereka, hal ini biasa disebut dengan ngelem.

Seiring dengan kebutuhan biologis yang berkembang ketika beranjak remaja, tanpa disertai pemahaman yang benar akan seks, banyak di antara mereka terlibat dalam hubungan seks tidak aman. Kondisi ini dapat kita temukan salah satunya di warung-warung yang tutup di wilayah Kampung Rambutan pada Sabtu malam. Tidak sedikit di antara mereka yang mengalami Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) dan dampak lanjutnya mereka melakukan aborsi tidak aman yang membahayakan keselamatan mereka sendiri.

Dalam hal seksual, anak-anak perempuan yang hidup di jalanan ini akan lebih rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Sebagian anak bahkan secara eksplisit dieksploitasi secara seksual. Di Jakarta eksploitasi ini dapat kita amati di beberapa wilayah. Salah satunya yang terkenal adalah di kawasan Prumpung, Jatinegara. Menjelang sore hari kita dapat menyaksikan anak-anak perempuan yang masih belia berjualan minuman botol. Tidak ada yang aneh dengan minuman botol tentunya. Namun harga minuman itu dapat mencapai Rp. 150.000,- per botol.

Yang harus mereka jual bukanlah minuman botol itu saja melainkan jasa pelayanan seksual. Anak-anak ini harus melayani pembeli sesuai keinginan mereka. Namun uang yang mereka terima bukanlah milik mereka karena harus mereka serahkan terlebih dahulu kepada mucikari yang akan mengelola keuangan mereka. Kadang pada akhirnya mereka tidak menerima uang sepeser pun karena uang itu habis dipotong untuk biaya kos, kosmetika, dan lain-lain.

Pekerjaan mereka juga bukan tanpa resiko. Mereka sering terkena razia petugas dan biasanya mucikari yang akan menebus mereka kembali. Setelahnya anak ini harus bekerja lebih keras untuk mengganti uang tebusan itu. Jika mucikari tidak mau menebus, mereka akan mendapatkan pelecehan seksual dari petugas sebelum akhirnya dilepaskan. Yang lebih mengiris hati lagi, sebagian petugas itu sehari-harinya menggunakan jasa mereka.

Jika beberapa kasus di atas adalah kasus-kasus yang umumnya terjadi di jalanan, mari kita tengok beberapa contoh kasus yang terjadi di dalam rumah. Rumah untuk sebagian anak ternyata bukanlah tempat yang aman. Dalam keluarga yang tidak harmonis dimana pertengkaran antara orangtua tidak terhindari, anak-anak harus menyaksikan kekerasan yang tidak semestinya mereka lihat. Tidak jarang anak-anak ini juga menjadi korban kekerasan, baik dari ayah ataupun ibu.

Kekerasan dalam rumah tangga juga seringkali memiliki rantai. Pelaku utama umumnya adalah ayah, dengan ibu sebagai korban. Terkadang ibu melakukan displacement, yaitu sebuah mekanisme pertahanan diri dimana seseorang melampiaskan kemarahannya pada pihak ketiga karena tidak dapat melakukannya langsung terhadap pihak yang dituju. Biasanya pihak ketiga memiliki posisi yang lebih rendah baik dari target sebenarnya maupun dirinya sendiri. Seorang istri yang dipukuli suaminya tidak dapat membalas langsung perbuatan suami. Yang terjadi adalah ia melampiaskannya terhadap anak.

Tidak sedikit pula orangtua menjadi pelaku kekerasan seksual. Pelaku terbesar adalah ayah dan hampir semua korban adalah anak perempuan. Meskipun ada beberapa kasus ekstrim dimana ibu sebagai pelaku dan anak laki-lakinya menjadi korban, seperti misalnya yang terjadi pada Richard Berenzen, mantan rektor University of New York, ketika beliau masih kanak-kanak.

Belum lama ini saya mendampingi sebuah kasus pelecehan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Sejak anaknya berusia 9 tahun, ia telah memaksa anaknya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Bahkan pemaksaan ini dilakukan di depan adik korban yang juga perempuan. Dengan demikian sebenarnya adik korban yang menyaksikan tindakan itu juga telah menjadi korban. Lebih dari itu, pelecehan seksual kadangkala dilakukan di depan ibu korban yang adalah istrinya. Setelah dua tahun peristiwa itu berlangsung, ibu korban baru melaporkan kasusnya ke polisi. Pelaporan itu pun dilakukan setelah sang anak menangis dan mengadu ke bibinya.

Tidak hanya ayah yang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak. Paman pun banyak yang menjadikan keponakannya sebagai obyek seksual. Kasus terbaru yang saya dampingi bersama seorang rekan adalah dua orang anak yang sejak bayi telah mendapatkan pelecehan seksual dari 5 pamannya. Kini anak-anak itu masing-masing telah berusia 6 dan 9 tahun. Sebelumnya ibunya telah melapor ke polisi namun kasus tidak diproses karena nenek korban membela kelima anak laki-lakinya. Kasus kembali dilaporkan setelah mereka mendapatkan dampingan hukum dari sebuah LBH yang melakukan advokasi tanpa memungut biaya.

Mungkin kita yang berasal dari keluarga relatif ‘normal’ tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang ayah ataupun paman melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung atau keponakannya sendiri. Tetapi faktanya adalah 54% korban pemerkosaan adalah anak-anak perempuan, dan 85% pelaku justru adalah orang-orang terdekat.

Miris rasanya melihat bagaimana anak-anak mungil ini harus mendapatkan perlakuan semacam itu dari orang-orang terdekat mereka. Yang lebih miris lagi adalah bagaimana hukum seringkali tidak berpihak pada korban-korban ini. Sebagaimana hukum positivistik yang mengutamakan obyektivitas, hukum yang berlaku di negara kita sangat berpegang pada bukti-bukti kongkrit. Pada pelecehan seksual bukti ini dapat berupa visum medis ataupun saksi selain korban.

Permasalahannya adalah kasus pelecehan seksual bukanlah kasus yang disaksikan oleh pihak lain. Dengan demikian sulit untuk mendapatkan keterangan saksi dalam kasus-kasus seperti ini. Di samping itu, pelecehan seksual umumnya tidak segera dilaporkan. Anak dengan kepolosannya tidak memahami bahwa ia telah dilecehkan. Kadang mereka juga diancam untuk tidak memberitahukan. Atau yang juga sering terjadi adalah mereka diperdaya seolah-olah perbuatan itu adalah permainan rahasia yang hanya boleh diketahui oleh korban dan pelaku. Akibatnya adalah kasus dilaporkan saat peristiwa telah lewat sehingga bukti-bukti pun tidak ditemukan lagi dengan visum sekalipun. Atau bisa jadi kasus pelecehan seksual tidak sampai merusak alat kelamin sehingga bukti-bukti lebih sulit untuk ditemukan. Akhirnya kasus pun tidak dapat diproses. Pelaku tetap dibiarkan bebas sementara korban mengalami dampak-dampak fisik dan psikologis yang berkepanjangan.

Kelompok anak yang sering mendapatkan kekerasan namun kasusnya cenderung terabaikan adalah Pekerja Rumah Tangga. Padahal kekerasan yang mereka terima umumnya tidak hanya satu. Sebutan pembantu itu sendiri sebenarnya merupakan bentuk kekerasan psikologis yang merendahkan derajat dan martabat mereka sebagai manusia. Belum lagi eksploitasi tenaga karena jam kerja mereka tidak mengenal waktu sementara gaji mereka sangat minim. Seperti yang kita ketahui dunia PRT tidak mengenal upah minimum regional.

Kebebasan PRT juga dikekang baik untuk mendapatkan jatah libur, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, maupun mendapatkan hiburan. Fasilitas-fasilitas dalam rumah dipisahkan antara milik majikan dan milik mereka. Seolah mereka tidak pantas untuk makan dengan piring yang sama ataupun mandi di kamar mandi yang sama dengan majikan. Mereka juga dituntut untuk melakukan tugas dengan sempurna tanpa cela. Sedikit kesalahan dapat berakibat fatal bagi mereka.

Berbeda dengan PRT yang usianya sudah lebih tua, PRT anak umumnya tidak berani menentang perkataan majikan. Dalam kasus-kasus tertentu, banyak majikan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Upah mereka ditahan, mereka dipukuli jika berbuat salah, dan bahkan tidak diberikan makanan. Kasus Irma dan Rukmini yang saat ini masih dalam proses peradilan adalah salah satu contohnya. Berat badan mereka menurun drastis sebanyak 25 kg, tubuh mereka penuh memar, dan bahkan salah satu di antara mereka telah meninggal dunia. Dengan bantuan Rumpun Gema Perempuan, sebuah LSM yang secara khusus memberikan advokasi kepada para PRT anak, Rukmini saat ini tengah menuntut keadilan.

Bukan hanya kekerasan fisik yang dapat diterima seorang PRT anak, namun juga kekerasan seksual. Dalam kasus-kasus ini, kadang yang menyulitkan pemrosesan hukum adalah rasionalisasi pelaku. Pelaku seringkali membela diri bahwa pemerkosaan tidak terjadi karena toh tidak ada perlawanan dari pihak anak. Satu hal yang dilupakan adalah bahwa dengan statusnya yang dilabel pembantu, korban ada di posisi yang lemah. Dengan tubuh kanak-kanaknya, kepolosannya, dan ancaman yang diterimanya seperti dikeluarkan atau tidak dibayarkan gajinya, seringkali mematahkan perlawanan mereka.

Kasus-kasus di atas bukan hanya kita temui di Jakarta. Kekurangan gizi bahkan menjadi kasus yang sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor budaya. Di Kupang misalnya, dalam kondisi miskin maka pemenuhan kebutuhan anak untuk makan akan dinomorduakan. Ayah akan dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan pangannya karena merupakan kepala keluarga yang mencari nafkah sehingga harus lebih terisi perutnya dibandingkan anak-anaknya.

Eksploitasi terhadap tenaga anak juga banyak dilakukan di desa-desa miskin. Anak yang menjadi kuli angkut di pasar-pasar tradisional dapat kita jumpai di pelosok negeri ini. Di Papua, kebanyakan anak tidak dapat bersekolah karena harus ikut memangur sagu di hutan selama berhari-hari. Bahkan ketika kasus gaharu menyeruak beberapa waktu lalu, anak-anak laki-laki harus menemani orangtuanya ke hutan selama berbulan-bulan untuk mencari gaharu. Selain itu, kasus anak laki-laki yang bekerja di jermal juga sudah sering menjadi sorotan karena pekerjaan di tempat ini teramat membahayakan keselamatan.

Di Indramayu setiap bulannya selalu ada anak-anak perempuan yang dijual orangtuanya. Orangtua mereka tahu bahwa anak-anak mereka akan dijadikan sebagai perempuan penghibur. Namun tergiur uang dan terhimpit beban hidup membuat mereka mengorbankan anak-anak. Apalagi bila mereka melihat para tetangga yang dapat membangun rumah dengan tembok dan keramik, serta melengkapinya dengan perabotan indah, dengan uang hasil jerih payah anaknya yang dilacurkan. Kelahiran anak-anak perempuan di wilayah ini sangat didambakan karena dapat menjadi aset ketika usia mereka memasuki belasan.

Di sejumlah wilayah di Kalimantan, anak-anak perempuan juga diperjualbelikan. Mereka dikirim ke Taiwan untuk dipekerjakan di tempat-tempat prostitusi. Atau banyak pula yang dijadikan sebagai istri dari laki-laki Taiwan namun statusnya berubah menjadi PRT begitu tiba di Taiwan. Tidak sedikit yang menerima penganiayaan baik fisik maupun seksual.

Sementara itu di Karawang, anak-anak banyak dijadikan buruh migran (TKI). Usia mereka kadang dipalsukan, bahkan kadang pemalsuan ini diketahui namun dibiarkan saja. Sebagian besar dari mereka dikirim ke Timur Tengah. Banyak di antara mereka pulang dengan tangan hampa karena upahnya tidak dibayarkan. Kondisi itu masih lebih baik dibanding mereka yang menjadi korban penganiayaan dan pulang dalam kondisi fisik dan psikis yang mengenaskan. Namun tidak dapat disangkal bahwa banyak pula yang kembali dengan membawa uang sehingga mereka dapat membangun rumah. Keberhasilan ini membuat mereka yang menjadi korban hanya dianggap sebagai tidak beruntung saja. Padahal beruntung atau tidak beruntung, mereka adalah anak-anak yang tidak selayaknya dipekerjakan.

Di beberapa wilayah pernikahan dini juga masih dipraktikkan. Dalam hal ini UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak melindungi anak dari pernikahan dini. Usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, yang dengan sendirinya masih tergolong sebagai usia anak menurut KHA. Bahkan dalam pasal 7 ayatnya yang ke 2, UU Perkawinan membolehkan anak perempuan menikah sebelum 16 tahun asalkan dengan persetujuan orangtua atau pengadilan.

Dalam praktiknya banyak orangtua menikahkan anaknya sejak dini. Selain masalah budaya, faktor yang signifikan adalah kemiskinan. Orangtua berharap dengan menikah, ada yang membiayai kehidupan anak-anak mereka lebih lanjut. Padahal dengan menikah dini, secara otomatis anak-anak terpapar pada hubungan seksual dan kehamilan di usia dini. Sementara itu organ-organ reproduksi mereka baru saja mulai berkembang dan belum sempurna benar. Akhirnya mereka pun malah terancam akan kesakitan dan bahkan kematian maternal. Jelas praktik pernikahan dini merupakan sebuah kekerasan dan pelanggaran hak anak. Banyak di antara mereka yang tidak bersedia dinikahkan namun juga tidak dapat menyatakan keberatannya.

Selain kasus-kasus di atas, sebenarnya kekerasan ada di tengah-tengah kita dan menghantui anak-anak setiap harinya. Cobalah saksikan tayangan di televisi, bahkan film kartun sekalipun banyak menghadirkan adegan kekerasan. Belum lagi sinetron-sinetron yang menampilkan kehidupan anak sekolah yang penuh dengan persaingan tidak sehat antar teman dan adegan percintaan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Simak pula infotainment yang menayangkan kisah perebutan hak asuh anak. Tanpa disadari tayangan kisah-kisah semacam ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak.

Selain itu di negara ini anak-anak juga tidak terlindung dari bahaya pornografi. Jika di luar negeri materi pornografi diletakkan di tempat terpisah, di Indonesia ada pusat perbelanjaan materi pornografi yang terbuka untuk umum. Anak-anak dapat melewati dan mampir di toko-toko ini kapan saja. Jangankan dilarang untuk membeli, bahkan penjual tidak segan-segan menawarkannya kepada anak-anak.

Masih banyak kasus-kasus lain yang menggambarkan betapa hak asasi anak tidak dilindungi sebagaimana mestinya. Kita patut bangga dan bersyukur dengan anak-anak berprestasi yang ditampilkan di media. Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa jangankan berprestasi, untuk tetap hidup pun mereka berjuang dengan susah payah. Dalam tiap detiknya bahkan anak-anak ini dilanggar hak-hak asasinya.

Dampak terhadap Anak dan Masyarakat

Akan jadi seperti apa anak-anak yang tidak mendapatkan asupan gizi? Bagaimana dengan anak-anak yang merokok dan menghirup inhalants dengan cara ngelem? Bagaimana keselamatan anak-anak yang bekerja di jermal? Bagaimana dengan anak-anak yang dilacurkan (AYLA) yang rentan akan penyakit seksual menular dan HIV/AIDS? Bagaimana dengan anak-anak jalanan yang rentan dengan kekerasan seksual ataupun aktivitas seksual yang tidak aman?

Para pemerhati anak sering mengkhawatirkan akan adanya generasi yang hilang (lost generation). Tanpa gizi cukup anak-anak akan rentan terhadap berbagai penyakit, yang tentu mengancam nyawa mereka. Kehidupan di jermal jelas membahayakan keselamatan anak. Demikian pula dengan merokok dan ngelem yang akan mempengaruhi perkembangan otak, jantung, dan paru-paru anak. Penyakit seksual menular yang tidak terdeteksi dan diobati sejak dini juga berbahaya, apalagi HIV/AIDS yang jelas berbuntut pada kematian. Itulah sebabnya dikhawatirkan akan ada generasi yang hilang dari kelompok usia anak ini.

Perlu pula dipertanyakan bagaimana kelak nasib anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal? Mereka akan terus bekerja sebagai buruh rendahan. Kualitas hidup mereka tidak akan pernah meningkat. Anak-anak ini akan menikah ataupun memiliki anak di usia dini. Anak-anak mereka akan cenderung memiliki nasib yang sama dengan kedua orangtuanya dan siklus pun akan terus berulang. Sementara ibunya rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi karena telah melakukan hubungan seksual dan melahirkan di usia dini saat kapasitas reproduksinya belum berfungsi secara sempurna. Apalagi jika mereka terpaksa melakukan aborsi tidak aman.

Kekerasan juga dapat menimbulkan dampak berupa luka-luka fisik baik sementara maupun permanen. Di samping itu, anak-anak yang mengalami kekerasan atau menyaksikan kekerasan dapat menjalin rantai kekerasan yang sulit diputus. Menganggap bahwa kekerasan merupakan perilaku yang lumrah, anak laki-laki cenderung melakukan hal yang sama kelak jika mereka dewasa. Sementara itu anak perempuan rentan terhadap kekerasan selanjutnya. Banyak di antara mereka ketika menikah juga akan mengalami kekerasan yang sama dari suaminya. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menyaksikan bagaimana ibu mereka pasrah menerima kekerasan dalam perkawinannya.

Ada pula sebagian di antar mereka yang mengembangkan kebencian kepada orangtua. Bukan hanya terhadap ayah tetapi juga ibu yang mereka nilai bodoh dan pasif karena tidak berani menentang ayah mereka. Anak yang kasusnya saya sebutkan di atas saat ini menampilkan kebencian yang sangat terhadap ayahnya. Ia bahkan melakukan generalisasi dengan mengganggap bahwa semua laki-laki itu jahat. Ia juga tidak menaruh hormat pada ibunya yang dianggapnya tidak mampu melindungi dirinya dari kekerasan ayahnya.

Luka-luka batin yang dialami anak-anak korban kekerasan memang sulit disembuhkan. Demikian pula dengan mereka yang mengalami kekerasan atau eksploitasi seksual. Dalam budaya kita yang masih mementingkan virginitas, anak-anak ini akan mengalami rasa rendah diri yang sulit untuk dihilangkan. Rasa rendah diri ini akan terus menghantui mereka dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Dalam banyak kasus yang pernah saya temui, mereka umumnya khawatir jikalau tidak diterima oleh pasangan ataupun keluarga pasangan. Tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya malah terlibat dalam perilaku seks bebas karena menganggap dirinya sudah telanjur buruk. Kadang karena terlalu menganggap diri tidak berharga, mereka juga menerima perlakuan pasangan yang kasar ataupun memaksakan hubungan seksual.

Dampak rendah diri pada AYLA kadang lebih buruk lagi. Mereka telah mendapatkan label sebagai perempuan tidak baik. Berbeda dengan korban kekerasan seksual lainnya, AYLA menerima beban bahwa mereka bukan dianggap korban melainkan pelaku. Orang awam umumnya menyebut mereka sebagai pelacur anak, bukan anak yang dilacurkan. Istilah pelacur mengindikasikan mereka sebagai pelaku yang aktif, yang melakukan perbuatan itu sebagai pilhan bebas mereka.

Masyarakat bahkan mungkin kita adalah di antaranya sering melupakan bahwa mereka adalah anak-anak. Mereka adalah korban, bukan pelaku. Dampak label pelaku ini membuat mereka meyakini dirinya kotor dan hina. Dampaknya akan luar biasa mencengkeram kehidupan mereka sampai ke masa yang akan datang.

Sementara itu anak-anak yang terpapar pada materi pornografi juga akan mengalami dampak-dampak negatif. Tidak sedikit anak-anak menjadi pelaku percabulan, dengan korbannya adalah adik atau teman-teman mereka sendiri. Hal ini terjadi belum lama ini ketika empat anak laki-laki berusia 10 dan 11 tahun melakukan pelecehan seksual terhadap teman perempuannya. Ketika ditanyai apakah mereka telah melakukan pelecehan, mereka menjawab tidak. Namun mereka mengaku telah melakukan perbuatan seperti yang mereka lihat pada sebuah film. Jadi mereka meniru tindakan dari film tanpa mengetahui secara pasti apa yang mereka lakukan. Lantas dapatkah kita menganggap mereka sebagai pelaku jika sistem hukum itu sendiri yang mengekspos mereka terhadap materi-materi berbahaya? Bagaimana pula dengan korban yang tentunya akan mengalami trauma psikologis dan perlu berjuang mengatasi trauma itu sepanjang hidupnya?
Bagaimana Sikap Kita?

Jika Anda melihat anak-anak jalanan yang kasar, meminta uang dengan memaksa, bergeletakan di trotoar sehingga menghalangi pejalan kaki, dan mengucapkan kata-kata kotor, apakah yang Anda pikirkan atau rasakan? Jika kita mau jujur, reaksi kita cenderung kesal dan memaki mereka sebagai anak brengsek. Kita tentu tidak menaruh respek pada anak-anak kecil yang merokok dan ngelem atau mengkonsumsi narkoba. Kita juga cenderung muak melihat perilaku seks di kalangan anak-anak jalanan ini. Apalagi melihat AYLA, tidak sedikit masyarakat yang menghina dengan mengatakan anak-anak sekecil itu sudah belajar untuk menjadi penggoda. Untuk kasus-kasus kekerasan, kadang kita juga terjebak pada pembelaan pelaku bahwa perilaku anak itu yang menggoda mereka untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual.

Kita lupa bahwa mereka adalah anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Kita cenderung memandang mereka sebagai pelaku dan bukan korban dari sebuah sistem yang kacau di negara ini. Akhirnya intervensi yang dilakukan adalah berusaha menyingkirkan mereka tanpa memperbaiki sistem. Sebut saja Perda Ketertiban yang rencananya akan diberlakukan awal tahun 2008 ini. Anak-anak ini bukannya mendapatkan perlindungan malah akan ditindak sebagai pelaku. Ironis memang, mengingat Indonesia sudah menandatangani KHA dan memasukkannya dalam UU HAM. Semakin ironis lagi jika mengingat Indonesia adalah salah satu anggota Dewan HAM di PBB sejak tahun 2006 lalu.

Untunglah masih ada orang-orang yang mau bergerak melakukan pendampingan terhadap anak-anak ini. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menangani kasus anak telah terbentuk. Sejumlah rumah singgah telah didirikan untuk dapat menampung anak-anak jalanan, memberikan mereka tempat tinggal dan wadah untuk berkarya. Pendidikan seks untuk anak-anak jalanan juga mulai diberikan kepada mereka. Demikian pula dengan rumah-rumah aman (shelter) untuk menampung anak-anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan ketika kasusnya sedang diproses secara hukum. Pusat konseling untuk penanganan trauma dan memutus rantai kekerasan juga telah dibentuk. Ada pula LBH yang memberikan pendampingan hukum bagi korban kekerasan yang hendak memproses kasusnya secara hukum. Para pemerhati anak inilah yang telah berjuang agar UU PKDRT disahkan. UU Perlindungan PRT juga sedang diupayakan.

Mungkin kita tidak dapat serta merta berkecimpung dalam melakukan pendampingan bagi anak-anak ini., namun ada banyak hal yang juga dapat kita lakukan. Hal paling sederhana adalah menyadari bahwa mereka adalah anak-anak, mereka adalah korban pelanggaran HAM, dan bukan pelaku. Dengan demikian kita akan terhindar dari kesalahan melakukan viktimisasi terhadap mereka. Langkah kongkrit yang dapat kita upayakan adalah mulai dengan memperhatikan hak-hak anak di lingkungan terdekat. Misalnya dengan mendampingi anak ketika menonton televisi. Memberikan pendidikan seks kepada anak sesuai dengan tahapan usia mereka. Kelak dari anak-anak inilah, anak-anak lain pun dapat belajar. Sebuah usaha pemulihan komunitas yang mungkin membutuhkan waktu lama, namun bukan tidak mungkin diwujudkan jika kita mau bergandeng tangan menegakkan hak-hak asasi anak.

6 Comments leave one →
  1. June 2, 2008 2:08 pm

    Ehmm Wat…kayaknya diperlukan pendidikan khusus yang lebih simpel dari pasal2 yang sudah disebutin. Terutama pendidikan bagi kluarga menengah ke bawah. Karena posisi ini yang paling rentan thd kekerasan terhadap anak.

  2. esterlianawati permalink*
    June 5, 2008 11:39 am

    ayooo gmn pendidikan khususnya? sharing donkz..😉

  3. June 8, 2008 1:08 am

    Ajakan buat semua blogger Indonesia, dan siapa saja yang mencintai keindahan Danau Toba, Taman Nasional Komodo, Gunung Krakatau :

    Ayo ramai-ramai berikan dukungan suara agar ketiga obyek wisata nasional itu terpilih jadi “Tujuh Keajaiban Alam”. Pemilihan ini besrifat sedunia, dan secara online.

    Info selengkapnya, klik aja link di bawah ini :

    http://tobadreams.wordpress.com/2008/06/06/dukung-danau-toba-agar-masuk-tujuh-keajaiban-alam/

    Terima kasih

  4. esterlianawati permalink*
    June 9, 2008 8:34 am

    Yuk rame2 dukung.. Kesempatan buat menunjukkan indahnya Indonesia ke dunia😉

  5. andohar purba permalink
    August 20, 2008 7:17 pm

    Anak-anak merupakan simbol kerapuhan dan kerentanan, namun disaat yang sama anak-anak merupakan simbol kekuatan di mana masa depan diletakkan.

    Penderitaan anak-anak adalah penderitaan masa depan bersama dan kematian anak-anak adalah kematian masa depan bersama. Ya, hak-hak hidup anak seharusnya bisa dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa, jaman dan sejarah.

    Ester, menurutmu kurikulum pendidikan anak indonesia manusiawi ga? Aku koq ya merasa, beban pendidikan mereka belakangan semakin berat. Kehidupan alamiahnya menjadi hilang. Seperti tanaman yang tercerabut dari tanah. Seperti pohon yang dihempaskan angin yang keras.. (mengutip RW. Mongonsidi).

    Sekolah-sekolah tak ubahnya perusahaan-perusahaan transnasional degan mantra sakti penawaran dan permintaan. Mengutip Ki Hajar Dewantara rasanya seperti menipu dan munafik. Ing ngarsa sungtulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani. Pendidikan merupakan proses hidup yang saling menopang antar generasi di mana masing-masing berperan aktif mengisinya dan memajukannya. Pendidikan dilepaskan dari moral, hukum dilepaskan dari keadilan, kehormatan dilepaskan dari rasa malu, manut-manut tanpa jelas dianggap berbudi.

    Seperti disambar gledek rasanya membaca kompas beberapa waktu lalu: “Bubarkan saja sekolah-sekolah. Kursuskan saja semua siswa. Karena pendidikan sudah mati di negeri ini.”

    Lah, kalo pendidikan sudah mati, mau diletakkan di mana masa depan kita nanti?

  6. esterlianawati permalink*
    August 26, 2008 4:31 am

    Iya mnrtku jg gitu, kurikulum kita krg memperhatikan perkembangan anak terutama scr kognitif n psikis. Bnyk anak yg akhirnya mengalami academic stress krn tuntutan tlalu tinggi yg tdk sesuai dgn level perkembangannya. Kyknya ada kesalahan penerapan prinsip Vygotsky kali ya. Emang anak pny kapasitas lebih dr yg terlihat, tp utk mengetahuinya harus dilihat sampe sejauh mana anak msh bisa mengerjakan tugas dengan sedikit bantuan. Syngnya yg terjadi gak gitu, udah lgsg didesak sedemikian rupa melebihi kapasitas anak.
    Aku liat ada kecenderungan bhw materinya pd akhirnya bersifat superfisial. ENgga tau ya tp kyknya org2 jaman baheula kok lbh dalam ya pemahamannya..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: