Skip to content

Pengakuan dan Jaminan Terhadap Hak Atas Makanan yang Layak

January 29, 2008

Sungguh menyedihkan bahwa banyak rakyat dunia yang tidak dapat makan. Dan jika kita melihat lebih khusus kepada perempuan, sungguh adalah sebuah ironi ketika perempuan yang memegang peranan utama dalam urusan logistik, malah mendapatkan diskriminasi dalam akses dan kontrol terhadap makanan, tanah, dan sumber daya lainnya. Padahal mendapatkan makanan yang layak dan cukup setiap harinya adalah hak bagi setiap orang. Termasuk bagi setiap perempuan di muka bumi ini.  

Hak ini diakui oleh dunia internasional dalam sejumlah konvensi dan deklarasi:  

Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Pasal 25: 1.      

Setiap orang memiliki hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraannya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan, dan pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan saat tidak bekerja, sakit, cacat, menjanda/menduda (widowhood), lanjut usia, atau kekurangan lainnya dalam situasi di luar kontrolnya. 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Pasal 11: 1.

Negara-negara Peserta pada Kovenan yang sekarang ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, dan peningkatan kondisi hidup yang berkesinambungan. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah  yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini. 2. Negara-negara Peserta pada Kovenan yang sekarang ini mengakui hak asasi setiap orang untuk bebas dari rasa lapar, baik secara individual maupun kerja sama internasional, harus melakukan pengukuran, termasuk di dalamnya adalah program-program khusus, yang dibutuhkan : (a) untuk memperbaiki metode produksi, konservasi, dan distribusi makanan dengan mendayagunakan pengetahuan teknis dan teoretis, dengan menyebarluaskan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip gizi dan dengan mengembangkan atau mereformasi sistem-sistem agraria dalam cara-cara tertentu untuk mencapai perkembangan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang paling efisien.  (b) memperhatikan masalah-masalah dari negara-negara pengimpor dan pengekspor makanan, untuk menjamin distribusi persediaan pangan dunia yang merata sesuai dengan kebutuhan.    

Piagam PBB, Pasal 55…., PBB harus meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi, kemajuan dan perkembangan sosial ekonomi, (b) penyelesaian masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan, …., (c) penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa membedakan ras, seks, bahasa, atau agama.

Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 kembali menegaskan pernyataan-pernyataan di atas.  

Deklarasi Konferensi Pangan Sedunia (World Food Conference Declaration) pada tahun 1974, menyatakan, “Setiap pria, perempuan, dan anak, memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk bebas dari rasa lapar dan malnutrisi”

Deklarasi Konferensi Internasional Tentang Gizi (International Conference on Nutrition) pada tahun 1992, menyatakan, “Kami bersumpah untuk bertindak dalam solidaritas guna menjamin bebas dari rasa lapar menjadi suatu kenyataan”

World Food Security Compact, pada tahun 1985 juga menyatakan bahwa rasa lapar tidak dapat menunggu.

Program Pangan Sedunia (The World Food Programme) dan Dewan Pangan Dunia  (The World Food Council) juga menyatakan hak untuk mendapatkan makanan yang layak sebagai hak asasi manusia dan merupakan syarat utama perkembangan.

Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1990 juga mengakui hak-hak anak atas standar tertinggi kesehatan (Pasal 24). Dalam pasalnya yang ke 24 dituliskan kewajiban pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengatasi penyakit dan malnutrisi, serta menyediakan makanan bergizi. Dan dalam pasal 27, Konvensi ini juga menetapkan gizi baik sebagai bagian dari standar hidup yang layak,  yang merupakan hak anak.

 General Comment No. 12, Committee on ESC-Rights  menyatakan bahwa setiap negara peserta PBB wajib mengadopsi strategi nasional untuk menjamin ketahanan pangan dan nutrisi seluruh rakyat, dan memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk itu.  

General Comment No. 16, Committee on ESC-Rights menyatakan adanya hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati seluruh hak-hak sosial, ekonom, dan budaya. 

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) pada tahun 1979, yang telah diratifikasi oleh 180 negara. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap perempuan pun memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki.

CEDAW-OP – Optional Protocol to the CEDAW, yang diadopsi pada tahun 1999. Protokol ini memungkinkan keluhan individual ataupun kelompok yang dilanggar hak-haknya yang diakui CEDAW.

Berdasarkan deklarasi dan konvensi PBB tersebut, maka merupakan kewajiban bagi negara-negara anggota PBB untuk membuat suatu perundang-undangan yang menjamin hak atas pangan bagi setiap rakyatnya. Di Uganda dan Afrika Selatan saat ini sedang dalam proses merancang Undang-undang tersebut. Sedangkan Guatemala telah menjadi negara pertama di Amerika Latin yang memasukkan Undang-undang mengenai ketahanan pangan dan gizi dalam sistem perundangan domestik pada bulan April 2005. Di Brazil juga telah disahkan The Federal Law on Food and Nutritional Security, yang turut mengatur sistem pengawasan (monitoring) terhadap hak atas pangan.

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah dibuat Undang-undang Pangan (Food Law) No 7 Tahun 1996.  Dalam UU tersebut diakui bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pada pasal 2 bahkan dinyatakan bahwa pembangunan pangan harus memberi manfaat adil dan merata.  Dan sebagai negara peserta PBB, tentunya Indonesia terikat terhadap sejumlah deklarasi dan konvensi tersebut di atas. Apalagi Indoensia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada bulan September 2005.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: