Skip to content

Mengapa Ketahanan Pangan Tidak Tercapai, Terutama bagi Perempuan?

January 29, 2008

Ketika ketahanan pangan tidak tercapai sesungguhnya telah terjadi pelanggaran terhadap hak tiap orang untuk memperoleh makanan yang layak. Padahal hak itu sudah diakui oleh dunia internasional, dinyatakan sebagai hak asasi manusia. Bahkan negara kita sendiri sudah menyatakannya dalam UU Pangan No 7 Tahun 1996. Lantas mengapa rakyat tidak mendapatkan haknya tersebut? Mengapa banyak negara termasuk Indonesia, tidak memiliki kedaulatan atas pangan dalam negeri mereka sendiri, sampai harus mengadakan suatu forum, menyatakan harapan atas keinginan berkuasa atas pangan? Dan terlebih lagi mengapa perempuan menjadi yang paling dilanggar haknya dalam hal ini?

Ada sejumlah faktor penyebab, yang sulit untuk diuraikan satu per satu sebagai sebuah faktor penyebab yang berdiri sendiri. Semua faktor sepertinya kait-mengkait dan bahkan satu faktor dapat menjadi penyebab bagi faktor yang lain. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab tersebut :

Revolusi Hijau (The Green Revolution)

Revolusi Hijau adalah suatu istilah untuk menggambarkan sebuah transformasi agrikultural yang membawa peningkatan produksi secara signifikan di banyak negara berkembang sekitar tahun 1940-1960. Transformasi itu didasarkan hasil penelitian dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh The Rockefeller Foundation, Ford Foundation, dan sejumlah lembaga lainnya.

Istilah Revolusi Hijau itu sendiri baru digunakan pertama kali tahun 1968 oleh mantan Direktur USAID, William Gaud. Ia menyatakan, ” Pertumbuhan yang cepat dari bibit gandum dan beras terbaru di seluruh Asia dan perkembangan lainnya di bidang agrikultur mengandung makna sebuah revolusi baru….Saya menyebutnya sebagai Revolusi Hijau didasarkan pada aplikasi teknologi ilmiah yang digunakan”[1]

Awalnya Revolusi hijau ini dilakukan di Mexico pada tahun 1943 dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri. Pemerintah Mexico melakukan pengembangan infrastruktur di daerah pedesaan dan mengadopsi varietas bibit unggul. Usaha ini membuahkan hasil, yakni pada tahun 1951 Mexico telah dapat berswasembada gandum dan bahkan mengekspornya kemudian. Keberhasilan Mexico ini mendorong The Rockefeller Foundation membawa Revolusi Hijau ini ke India, kemudian ke Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Filipina, Amerika Latin, dan Negara-negara lain di Asia dan Afrika.

Dampak Revolusi Hijau terhadap ketahanan pangan global sebenarnya sulit dipahami karena sistem makanan sesungguhnya amat kompleks. Di satu sisi Revolusi Hijau dianggap berjasa karena mampu meningkatkan produksi pangan dan mencegah terjadinya bahaya kelaparan. Agrikultural dengan Revolusi Hijau telah mampu memberi makan bermilyar orang di seluruh dunia.  Tanpa Revolusi Hijau, ada kemungkinan jumlah orang yang mengalami kelaparan dan malnutrisi lebih besar dari yang telah dihitung oleh FAO saat ini. Saat ini rata-rata orang mengkonsumsi 25% lebih banyak kalori dibandingkan sebelum Revolusi Hijau.

Namun demikian menurut Miguel A. Altieri, membandingkan sistem agrikultur dengan Revolusi Hijau adalah tidak adil, karena Revolusi Hijau menghasilkan beras monokultur sedangkan agrikultur tradisional biasanya bersifat polikultur. Selain itu sistem agrikultur tradisional yang digantikan Revolusi Hijau kebanyakan adalah lahan pertanian yang produktif.

Amartya Sen, seorang ekonom, juga berpendapat bahwa peningkatan produksi makanan tidak serta merta meningkatkan ketahanan pangan. Ia menemukan kelaparan besar yang dulu pernah terjadi tidak disebabkan oleh menurunnya persediaan pangan, melainkan ada dinamika sosioekonomik dan kegagalan aksi publik. Menurutnya Revolusi Hijau justru menurunkan ketahanan pangan untuk sebagian besar rakyat. Hal ini salah satunya dikarenakan pergeseran lahan berorientasi subsisten menjadi lahan berorientasi produk padi untuk ekspor. Pestisida yang digunakan untuk memproduksi padi juga telah membunuh ikan dan sayuran hijau  yang biasanya hidup di lahan pertanian Asia.

Pestisida yang digunakan dalam Revolusi Hijau juga memiliki dampak jangka panjang. Unsur-unsur kimia dalam pestisida tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Unsur-unsur itu bahkan terakumulasi melalui rantai makanan dan tersebar melalui ekosistem. Bersama dengan pupuk nitrogen, pestisida juga dapat membahayakan kesehatan petani atau buruh tani. Pada petani perempuan dampaknya bahkan sampai terkena kanker rahim karena terkontaminasi zat-zat tersebut[2]. Selain itu pestisida juga mencemari air dan meningkatkan resistensi hama. Tidak heran jika banyak areal pertanian rusak dan tidak dapat ditanami lagi. Serangan berbagai hama yang merusak bulir padi di Karawang yang baru saja terjadi juga merupakan dampak lanjut dari Revolusi Hijau ini[3].

Proyek irigasi yang diperlukan dalam Revolusi Hijau juga menciptakan permasalahan baru yang signifikan, yaitu kekurangan air secara kronik di berbagai wilayah. Padahal air merupakan unsur yang diperlukan dalam produksi dan pengolahan pangan. Untuk memproduksi satu kilogram beras dibutuhkan 3000 liter air[4]. Tidak heran jika kekurangan air membawa akibat kekurangan pangan. 

Dua puluh enam negara berkembang di seluruh dunia saat ini sedang mengalami defisiensi air yang membawa rakyatnya mengalami kelaparan. Di Indonesia meskipun tidak seluruh wilayahnya kekurangan air, kita tidak dapat menyangkal adanya daerah-daerah yang kekurangan air yang mengakibatkan ratusan sawah di Karawang mengering dan ratusan warga mendatangi kantor DPRD Karawang tanggal 5 April 2007 lalu[5]

High yielding varieties (HYVs) atau dikenal sebagai varietas bibit unggul secara signifikan memang menghasilkan produksi pangan lebih banyak dibandingkan bibit tradisional, namun hanya dalam kondisi tersedianya irigasi yang mencukupi, pestisida, dan penyubur nitrogen sintetik. Ketiga aspek ini membutuhkan biaya lebih banyak. Apalagi  bibit unggul ini merupakan F1 hybrids, yang berarti harus dibeli petani setiap musim, dan tidak dapat disimpan dari musim sebelumnya. Dengan demikian Revolusi Hijau menuntut biaya produksi yang lebih tinggi, dan tidak semua petani dapat mengupayakannya.

Kebutuhan biaya produksi yang cukup besar ini mendorong terbentuknya institusi kredit pedesaan.  Para petani kecil akan menggunakan jasa perkreditan ini untuk dapat tetap menanami lahan pertaniannya. Sayangnya kredit ini malah menyebabkan petani-petani kecil ini kehilangan hak atas tanahnya untuk membayar hutang-hutang. Akhirnya Revolusi Hijau pun malah menimbulkan kesenjangan antara kelas petani kaya dan petani kecil. Petani kecil menjadi semakin terbatas aksesnya terhadap tanah dan kredit.

Penggunaan tenaga-tenaga mesin pada areal pertanian yang lebih luas juga menggeser tenaga manusia. Dalam hal ini yang paling tergeser posisinya adalah perempuan, karena alat pertanian tradisional yang dapat digunakan perempuan kini telah tergantikan oleh mesin-mesin yang tidak dapat dioperasikan oleh perempuan.

Pada akhirnya Revolusi Hijau hanya membawa lebih banyak penderitaan pada rakyat. Revolusi Hijau tidak membantu pencapaian ketahanan pangan di negara ini. Bahkan sebagaimana yang dikatakan Sri Palupi, Ketua Institute for Ecosoc Rights, kebijakan politik pangan pemerintah pusat di masa lalu melalui sistem pertanian monokultur dan penyeragaman pangan telah menjadi faktor paling bertanggung jawab atas rontoknya benteng ketahanan dan kedaulatan pangan lokal[6]. Sungguh disayangkan bahwa dampak lanjut ini tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya oleh pemerintah RI ketika mengadopsi Revolusi Hijau di negeri ini.

Globalisasi

Pada dasarnya Revolusi Hijau merupakan produk globalisasi. Ini terbukti dengan didirikannya berbagai pusat penelitian agrikultur internasional, dengan pendanaan transnasional dari Rockefeller Foundation, Ford Foundation, and USAID[7]. Tambahan lagi, berbagai hal yang dibutuhkan untuk terlaksananya Revolusi Hijau telah menciptakan suatu perusahaan baru yang menyediakan bibit dan unsur kimia lainnya. Perusahaan-perusahaan itu banyak berpusat di Amerika Serikat. Misalkan saja Standard Oil of New Jersey yang memiliki ratusan distributor di Filipina untuk menjual bibit unggul, pestisida, dan nitrogen sintetik. 

Globalisasi tidak hanya membawa Revolusi Hijau masuk ke Indonesia. Globalisasi membawa masuk sistem perdagangan bebas yang awalnya diyakini dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan global. Namun sejak diberlakukannya pasar bebas ini, angka kemiskinan di Asia dan Afrika justru meningkat mencapai 850 juta penduduk. Hal ini dikarenakan salah satu prinsip pasar bebas, yaitu liberalisasi pasar telah berdampak pada pada tidak adanya perlindungan produk lokal[8].

Di sektor pertanian liberalisasi bahkan sampai mengakibatkan pencabutan subsidi dan aturan tarif impor. Akhirnya liberalisasi ini memicu meningkatnya impor pangan di Indonesia. Tingginya impor pangan ini merusak harga produk pangan loka. Akhirnya petanilah yang menderita. Benar yang dikatakan Gadis Arivia, pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, liberalisasi pasar semakin memarjinalkan petani-petani dari negara miskin yang tidak mampu bersaing[9]. Vandana Shiva melihatnya lebih jauh lagi bahwa liberalisasi pasar hanya semakin meminggirkan perempuan di negara berkembang. Hal ini dikarenakan jumlah perempuan yang bekerja pada pertanian-pertanian negara berkembang mencapai 84%, dan mereka bekerja 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki[10].

Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, ekspor impor dalam perdagangan bebas hanya menjadi suatu kebijakan politik di bawah tekanan Bank Dunia dan kembarannya, IMF. Bukan hanya sekedar mengimpor pangan yang mengakibatkan jatuhnya harga pangan lokal. Namun untuk kepentingan ekspor ke negara-negara maju, banyak areal pertanian kita yang semula ditanami padi harus diganti dengan kopi, coklat, gula, dan vanili. Hal ini mengakibatkan turunnya produksi padi di negara ini sehingga ketersediaan pangan pun berkurang.

Bukan hanya padi, tetapi juga umbi-umbian yang menjadi makanan pokok di NTT harus diganti dengan vanila ketika harga vanila sedang meninggi. Akhirnya ketika harga vanila turun drastis, petani mengalami kerugian besar. Penurunan harga inipun merupakan permainan kebijakan dari World Trade Organization (WTO) yang hanya mengutamakan kepentingan negara-negara maju. Petani semakin menderita ketika kondisi lahan pun berubah dan sulit untuk ditanami ketela dan umbi-umbian kembali.

Kemiskinan, kebijakan, dan Posisi Perempuan

Sebagaimana yang diuraikan di atas, globalisasi telah melahirkan kemiskinan dan ketimpangan global. Dalam kaitannya dengan pangan, ketahanan pangan tidak hanya mengandung aspek ketersediaan pangan. Karena saat persediaan pangan negara banyak sekalipun, hanya kelompok tertentu yang dapat memperolehnya. Dan tentunya, kelompok masyarakat miskin bukan termasuk dalam kelompok yang dapat dengan mudah memperoleh pangan.

Orang miskin tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup, baik untuk memproduksi ataupun membeli makanan yang layak. Petani miskin juga hanya memiliki lahan yang terbatas atau bahkan tidak memiliki lahan. Mereka yang memiliki lahan hanya menggunakan teknik-teknik pertanian yang mungkin kurang efisien, yang akhirnya membatasi produksi pangan. Kadang apa yang mereka tanam pun tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, apalagi untuk dijual guna mendatangkan penghasilan[11].  Karena miskin, mereka pun tidak memiliki suara secara politis. Kebijakan-kebijakan negara sangat bias kelas, bahkan saat orang miskin menuntut apa yang menjadi haknya sekalipun.

Kebijakan pangan yang diterapkan saat ini di negara-negara berkembang memang gagal mengurangi angka kelaparan dunia.  Sudah sepuluh tahun sejak pertemuan World Food Summit yang diadakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, angka kelaparan dunia tidak berkurang. Padahal pada pertemuan tersebut FAO menargetkan angka kelaparan dunia akan berkurang dari 840 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 400 juta jiwa di tahun 2015. Namun pada kenyataannya sampai tahun 2004, FAO sendiri memperkirakan angka kelaparan mencapai 852 juta juta jiwa.

Kegagalan ini disebabkan model kebijakan pangan FAO yang diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia dalam UU Pangan No. 7 Tahun 1996 lebih dipengaruhi oleh liberalisasi pasar seperti yang diuraikan di atas. Kebijakan negara kita amat tidak berpihak pada orang miskin. Pemerintah lebih mementingkan pemodal dan tidak lagi menghargai produk pangan lokal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Bulog, yang sebagai badan penyangga ketahanan pangan nasional harusnya membeli produk pangan dari petani. Tetapi Bulog malah mencari untung dengan mengimpor pangan dari luar[12].  Bahkan Bulog pun sering membeli gabah dan beras tidak langsung dari petani, melainkan dari tengkulak[13]. Hal ini tentu semakin menyengsarakan kehidupan petani.

Bulan Maret lalu, para petani meminta pemerintah untuk menaikkan harga Pembelian Pemerintah (HPP). Padahal seharusnya adalah inisiatif pemerintah untuk menaikkan HPP. Pemerintah harusnya dapat tanggap terhadap biaya produksi yang semakin meningkat dan tidak perlu menunggu petani berteriak baru kemudian menaikkan HPP. Bahkan setelah HPP naik pun, Bulog masih belum mau menyerap beras dan gabah dalam negeri, dengan alasan menunggu keluarnya instruksi presiden tentang penetapan HPP yang baru. Padahal saat itu, 29 Maret 2007, harga gabah sudah menurun drastis di sejumlah wilayah[14].

Akhirnya karena kebutuhan hidup, para petani menjual gabah ke tengkulak yang tentu membeli dengan harga rendah. Dalam kondisi semacam ini, para tengkulak semakin berkuasa menentukan harga gabah. Mereka memanfaatkan kelambanan Bulog dalam membeli gabah petani. Lagi-lagi petani yang miskin pun semakin dirugikan. Mereka tahu harga pasaran, namun tidak dapat melakukan apa-apa karena terdesak kebutuhan.

Lebih lanjut, kemiskinan, menurut Imam cahyono, memiliki wajah perempuan[15]. Imam memaksudkannya bahwa sebagian besar penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan. Hal ini dikarenakan adanya feminisasi kemiskinan, berupa upah perempuan yang lebih rendah, feminisasi pekerjaan, akses perempuan yang dibatasi hukum, dan sebagainya. Menurut Imam, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat bias gender karena adanya ketimpangan gender dan aspek kekuasaan.

Dari kalimat Imam di atas bahwa kemiskinan memiliki wajah perempuan, saya melihat makna lain, yakni bahwa dalam kondisi sama-sama miskin, maka kelompok perempuan akan menjadi yang paling menderita. Dalam kondisi miskin, perempuan akan lebih sulit terpenuhi hak-haknya atas pangan yang layak. Meskipun telah ada pengakuan formal terhadap kesetaraan gender dalam hukum internasional dan nasional, perempuan miskin tetap akan lebih terhambat dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan makanan yang layak. Hal ini dikarenakan struktur patriarki dalam budaya kita yang harus diterima perempuan, baik dalam negaranya bahkan dalam keluarganya sendiri.

Meskipun mereka adalah pemegang peran utama dalam memproduksi  dan mengolah makanan, mereka tidak diakui sebagai produsen secara hukum. Mereka malah dinyatakan sebagai populasi yang paling tidak beruntung (the most disadvantaged population). Mereka selalu menjadi yang terakhir dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, bahkan yang selalu memperoleh dampak negatif dari proses pertumbuhan ekonomi tersebut[16].

Bias gender dan buta gender pun terus terjadi, yakni bahwa petani selalu dipersepsikan sebagai ‘laki-laki’ oleh pembuat kebijakan dan perencana pembangunan. Jika laki-laki miskin terbatas terhadap sumber-sumber agraria, maka akses perempuan pun menjadi lebih terbatas lagi. Hal ini antara lain dilanggengkan oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan laki-laki adalah kepala keluarga sedangkan perempuan ‘hanya’ ibu rumah tangga. Undang-undang semacam ini membuat laki-laki memiliki hak terhadap akses publik, namun tidak sebaliknya dengan perempuan.

Norma sosial dan adat yang berlaku juga semakin membatasi akses perempuan terhadap sumber daya produktif. Menurut Sulistyowati Irianto, sejumlah hukum adat telah mengatur perempuan untuk tidak mendapat akses terhadap sumber daya alam[17]. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia, telah terjadi diskriminasi pangan dalam rumah tangga (intra household food discrimination) berdasarkan gender[18]. Biasanya perempuan tidak diizinkan makan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Laki-laki dianggap membutuhkan kalori lebih banyak, sehingga harus diberi lebih banyak makanan. Bahkan ada pula adat yang mengharuskan perempuan makan terakhir, setelah anggota keluarga lain yang laki-laki selesai makan.

Kesimpulan

Adalah hak tiap orang termasuk perempuan untuk mendapatkan makanan yang layak setiap harinya. Hak ini diakui dalam sejumlah deklarasi dan konvensi internasional, serta dalam Undang-undang Pangan di negara kita. Sayangnya pengakuan tersebut hanya sebatas pengakuan. Berbagai kebijakan negara, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan persoalan pangan, malah semakin meminggirkan hak perempuan untuk memperoleh makanan.

Revolusi Hijau merupakan salah satu kebijakan pemerintan pusat di masa lalu yang membawa dampak negatif berkepanjangan hingga saat ini. Ditambah lagi dengan perdagangan bebas yang membuat kebijakan negara semakin tidak bijak saja termasuk dalam urusan pangan. Berbagai kebijakan telah semakin memiskinkan rakyat negeri ini. Dan dalam kondisi miskin, maka perempuan pun semakin menderita. Alih-alih sejahtera, ketahanan pangan pun tidak tercapai bahkan dalam level individual.


[1] Diambil dari “Green Revolution”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, Last modified on March 18, 2007.

[2] Hasil temuan Lili Noviani Batara dari Bina desa, dalam perbincangan dengan redaksi Jurnal Perempuan, 12 Juli 2005.

[3] “Harga Gabah di Karawang Anjlok”,  Kompas, edisi Senin, 9 April 2007.

[4] Food Security, http://www.globaleducation.edna.edu.au/. Modifikasi terakhir tanggal 13 Maret 2007, diambil tanggal 30 Maret 2007. 

[5] “Sawah Mengering, Ratusan Petani Karawang Demo.”  Kompas, 7 April 2007.

[6] “Mereka hanyalah korban”, Kompas Cyber Media, http://www.kompas.com/,  Sabtu, 23 Desember 2006.

[7] Diambil dari “Green Revolution”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, Last modified on March 18, 2007.

[8] Roman N. Lendong, “Perempuan, Kemiskinan, dan Pasar Bebas. Belajar dari Lebak, Banten.”, dalam Jurnal Perempuan 42, hal 75-76.

[9] Gadis Arivia, “Feminisme Global : Melokalkan yang Global, Mengglobalkan yang Lokal”, Kompas Cyber Media, http://www.kompas.com/

[10] Vandana Shiva, GATT, Pertanian dan Perempuan di Negara-negara Dunia Ketiga. Dalam Vandana Shiva dan Maria Mies,  Ecofeminism. Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, (2005), hal. 271.

[11] Food Security, http://www.globaleducation.edna.edu.au/. Modifikasi terakhir tanggal 13 Maret 2007, diambil tanggal 30 Maret 2007. 

[12] Roman N. Lendong, “Perempuan, Kemiskinan, dan Pasar Bebas. Belajar dari Lebak, Banten.”, dalam Jurnal Perempuan 42, hal 78.

[13] “Komitmen Bulog dan Asa Petani,” Kompas 3 April 2007.

[14] “Pembelian Gabah Tak perlu Inpres” , Kompas 29 Maret 2007.

[15] Imam Cahyono, “Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan”, dalam Jurnal perempuan 42, hal. 11.

[16] “Women Hold The Key to Food Security,” http://www.fao.org/, 13 Maret 1997.

[17] “Sulistyowati Irianto, “Apakah Hukum Boleh Berpihak? Sebuah Pertanyaan Perempuan,” dalam Jurnal Perempuan 42, hal. 35.

[18] Gender and The Right to Food, http://www.fian.org/, 23 Maret 2007.

6 Comments leave one →
  1. February 22, 2008 11:05 am

    ibu yth.

    sekali kali ibu turun kedesa saya, melihat buruh tani perempuan, sampai jam 11 siang diterik matahari mendapat uaph Rp 7.000,- itupun kalau ada yang menyuruh kerja,rata rata setahun hanya bekerja kurang dari 200 hari padahal harus makan 360 hari ?
    menurut ibu bagaimana jalan keluarnya?
    wass

  2. esterlianawati permalink*
    February 25, 2008 2:55 am

    Yth. Pak Slamet, makasih utk infonya. Boleh tau di mana desa Bapak? Memang sulit sekali kondisi buruh tani kita, apalagi yg perempuan. Setau saya, ada LSM2 yang berusaha menjangkau dan memberdayakan perempuan di desa2, semisal Bina Desa, dan Pekka. Bpk bisa liat di http://www.binadesa.or.id, http://www.pekka.or.id. Bbrp waktu lalu Komnas Perempuan juga mulai mendiskusikan ttg masalah2 semacam ini. Jika ada pertemuan lagi, sy bs infokan ttg kondisi perempuan di desa Bapak, brgkali bisa sama2 dicarikan solusinya.
    Salam.

  3. andohar purba permalink
    August 15, 2008 4:54 pm

    Ekofeminis melihat revolusi hijau sebagai pengubah bidang hidup pertanian berbasis lingkungan menjadi pasar. Pemaksaan produksi lewat temuan bibit unggul yang lebih membutuhkan banyak air berdampak luas pada masalah kerusakan lingkungan. Rusaknya sirkulasi air bawah maupun permukaan tanah karena pembangunan dam, juga penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Kecepatan harus dibayar dengan biaya produksi yang semakin tinggi. Siatuasi ini memungkinkan pemodal semakin menancapkan kukunya di sektor bibit, pupuk dan pestisida.

    Selain kerusakan sistem air dan keracunan tanah, ekosistem serangga dan burung terpengaruhi juga. “Silent Spring” memaparkan dengan baik keterkaitan punahnya serangga dan burung dengan semakin menjamurnya pabrik2 kimia pertanian. Dengan punahnya burung dan serangga maka proses penyerbukan pada tanaman keras terpengaruhi juga.

    Berbagai penelitian di eropa melihat ada keterkaitan erat antara keadaan semakin menyuburnya pabrik kimia dan penggunaan kimia pertanian dengan semakin tidak suburnya rahim perempuan. Kimia pertanian tidak hanya meracuni tanah dan air tetapi juga meracuni rahim perempuan. Memang tampaknya kelangsungan hidup di desa harus semakin dibayar mahal jika tetap mengusung gerakan revolusi hijau.

    Mengarfimasi seluruh dampak sosial seperti tulisan ester di atas dalam bias geneder, pasar semakin mengkooptasi perempuan di margin yang hanya menempati lingkup domestik. Mengapa demikian? Penggunaan mesin-mesin pertanian dan pabrik2 raksasa hanya memungkinkan perubahan posisi perempuan dari pengakses langsung ke sumber produksi menjadi buruh mesin-mesin pasar.

    Tepatlah yang dikatakan Ruether bahwa ketiadaan solusi bagi lingkungan merupakan ketiadan solusi bagi masalah perempuan.

  4. esterlianawati permalink*
    August 18, 2008 4:24 am

    Wah tengkyu, pak, ulasannya.
    Pinjem dong “Silent Spring” nya😉

  5. Ayutha Wijinindyah permalink
    September 23, 2010 1:16 am

    Terima kasih atas info nya…. Se

    • Ester Lianawati permalink*
      September 26, 2010 11:09 pm

      sama2🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: