Reduksi Seksualitas dan Poligami dalam UU Perkawinan

Belum lama ini sebuah film berjudul Ayat-ayat Cinta menjadi bahan perbincangan banyak orang karena persoalan poligami yang ditampilkannya. Isu poligami adalah isu yang sensitif yang hingga kini masih saja mengundang pro dan kontra. Film Ayat-ayat Cinta itu sendiri banyak dikritik sebagai film pendukung poligami. Dalam pandangan saya sendiri sebenarnya tidak demikian. Bukan berarti saya mendukung poligami. Yang saya maksudkan hanyalah film itu jika dimaksudkan untuk mendukung poligami sekalipun, sangat tidak konsisten dalam menampilkan dukungannya. Sayangnya, film ini sepertinya memang mengundang peluang untuk diinterpretasikan mendukung poligami. Dan selanjutnya sebagaimana kebiasaan latah yang belum sembuh di negeri ini, bermunculan sinetron-sinetron yang seolah melegitimasi poligami.

Memperdebatkan film Ayat-ayat Cinta dan sinetron-sinetron itu sebagai mendukung poligami atau tidak, membawa saya untuk melihat UU Perkawinan yang berlaku di negeri ini. Secara pribadi, saya tidak mendukung poligami dengan alasan apapun. Oleh sebab itu, saya sangat menyayangkan bahwa hukum yang berlaku di negeri ini justru melegitimasi poligami. Hal ini bisa kita lihat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang masih berlaku hingga saat ini.  Gawatnya, jika kita menikah di Negara ini, maka secara hukum kita terikat pada UU ini yang khususnya dalam pasal 3, 4, dan 5 secara jelas menyatakan dukungannya terhadap poligami. (Masih banyak pasal-pasal aneh bin ajaib dalam UU Perkawinan kita yang sangat tidak berperspektif perempuan. Namun pada bagian ini hanya akan dibahas tiga pasal yang terkait dengan reduksi seksualitas dan poligami).

Kekerasan Terhadap Perempuan Di Seluruh Dunia

Sikap dunia yang mengutuk kekerasan terhadap perempuan sebenarnya telah dimulai sejak negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) pada tahun 1972. Upaya ini dilanjutkan dengan diserukannya Rekomendasi Umum No 19 Tahun 1992 yang juga mengandung butir-butir rekomendasi khusus untuk dilakukan negara-negara yang turut meratifikasi CEDAW.

Selanjutnya Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Wina tahun 1993, telah menciptakan suatu terobosan bagi perjuangan kekerasan terhadap perempuan. Dalam Program Aksinya, Deklarasi Konferensi Wina 1993 menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender, apapun jenisnya, merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, dan oleh karenanya harus dihapuskan.

Perempuan Jawa, Konco Wingking atau Sigaraning Nyawa?

Masyarakat Indonesia dikenal dengan sistemnya yang patriarkis meskipun sebenarnya terdapat variasi corak patriarki antar budaya. Salah satu masyarakat yang dikenal dengan kebudayaannya yang patriarkis adalah Jawa. Menurut Indrawati (2002), masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dalam relasi gender yang memperlihatkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Hal ini didukung oleh Handayani dan Novianto (2004) yang menyatakan bahwa dalam budaya Jawa yang cenderung paternalistik, laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa.

Indrawati menambahkan bahwa perempuan Jawa diharapkan dapat menjadi seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh pada kekuasaan laki-laki, yang pada masa dulu terlihat dalam sistem kekuasaan kerajaan Jawa (keraton). Hal ini senada dengan pendapat Widyastuti (2005) yang mengutip Kusujiarti, perempuan Jawa lebih banyak menjadi sasaran ideologi gender yang hegemonik yang menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.

Istilah wanita itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti wani ditata (berani ditata). Pengertian ini telah mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa. Selain itu istilah putra mahkota (bukan putri mahkota), kawin paksa, dan babakan pingitan yang diberlakukan kepada perempuan yang akan menikah, ditangkap Widyastuti (2005) sebagai persoalan gender yang dihadapi perempuan Jawa.

Ayat-ayat Cinta

Duh susahnya dapat tiket untuk nonton film Ayat-ayat Cinta. Bahkan sampai di bioskop yang biasanya sepi  pengunjung pun, saya tetap sulit mendapatkan tiketnya. Awalnya saya tidak tertarik untuk menonton film ini. Saya ingat sempat membaca novelnya beberapa halaman pertama dan langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan membacanya. Entah mengapa saat itu saya merasa cara penuturan dalam bukunya agak membosankan. 

Film ini bertutur tentang cinta, perasaan, jodoh, relasi laki-laki dan perempuan, yang tentunya sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Konflik yang dibangun memang menarik, cukup membangkitkan kebingungan harus bersimpatik pada tokoh yang mana, dan ditutup dengan sangat menyentuh. Film ini menghentakkan tentang nilai-nilai yang sebenarnya universal dan tidak melekat pada satu agama tertentu. Film ini mengajarkan bagaimana menjalani hidup, menyelesaikan konflik, dan menghadapi konsekuensi-konsekuensi atas tindakan yang kita perbuat.  

Bahasa dan Feminisme Posmodern

Feminisme posmodern (postmodern feminism) adalah sebuah pendekatan terhadap teori feminis yang memadukan teori posmodern dan postrukturalisme. Para tokoh feminisme ini menghindari istilah-istilah yang mengisyaratkan adanya suatu kesatuan yang membatasi perbedaan. Mereka menolak untuk mengembangkan penjelasan dan penyelesaian yang menyeluruh mengenai opresi terhadap perempuan. Meskipun hal ini menghadirkan masalah besar bagi teori feminis, namun penolakan ini juga memperkaya pluralitas dalam feminisme.

Feminis posmodern mengundang setiap perempuan yang berefleksi dalam tulisannya untuk menjadi feminis dengan cara yang diinginkannya. Tidak ada satu rumusan tertentu untuk menjadi ‘feminis yang baik’. Pada dasarnya feminisme posmodern memang menentang karakterisasi. Namun demikian, sebenarnya kita dapat menemukan satu tema atau orientasi yang sama pada konsep-konsep yang ditawarkan para feminis posmodern. Tema tersebut yaitu bahwa seksualitas dikonstruksi oleh bahasa; pengalaman manusia terletak pada bahasa, termasuk di dalamnya adalah mengenai opresi terhadap perempuan yang bersumber pada bahasa. Karena kekuasaan (power) terjadi melalui bahasa yang telah membatasi realitas manusia. Oleh karena sumber opresi adalah bahasa, maka lewat bahasa pula kita dapat mengatasi opresi terhadap perempuan.

Chick Lit, Postfeminism or Backlash Feminism?

Sejak kemunculan sebuah buku berjudul Bridget Jones’s Diary pada tahun 1997, istilah chick lit[1] mulai dikenal. Buku ini menjadi buku terlaris di negara asalnya pada saat itu, yakni Inggris. Sejak itu buku-buku serupa bermunculan, tidak hanya di negara asalnya tetapi juga merambah ke Amerika Serikat.

Di kedua negara tersebut, chick lit mendapatkan mencatat angka fantastis dalam penjualan. Bridget Jones’s Diary bahkan terjual sebanyak 10 juta kopi dalam kurun waktu lima tahun sejak pertama kali diterbitkan. Sejak kemunculannya, buku karya penulis terkenal seperti John Grisham dan Tom Clancy menurun angka penjualannya. Novel romantis seperti Harlequin juga mengalami penurunan angka penjualan yang drastis (Marsh, 2002). Sampai-sampai Harlequin merasa perlu untuk meluncurkan Red Dress Ink, yaitu divisi khusus yang menerbitkan buku serupa chick lit.

La Chick Lit

Depuis que Bridget Jones’ Diary (L’agenda de Bridget Jones) a publié en 1997 a Londres, le monde international commençait à savoir la chick lit. Chick ou nana en Français, fait allusion à la jeune femme. Il est mot simple pour une femme. Lit fait allusion à la littérature. Donc la chick lit est la littérature simple et doux pour les jeunes femmes. Elle parle de la vie des femmes qui sont jeunes, cosmopolites, et célibataires.